REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- China telah mengajukan rencana untuk meluncurkan sekitar 200 ribu satelit sebagai upaya untuk bersaing dengan layanan internet satelit Starlink yang dioperasikan perusahaan milik Amerika Serikat, SpaceX.
Menurut Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk teknologi informasi dan komunikasi, China telah mengajukan permohonan untuk peluncuran satelit secara besar-besaran itu, dengan mengalokasikan pita frekuensi radio dan orbit satelit.
- El Nino Mengintai, Kementan Lakukan Tanam Serentak
- Guru Besar IPB Tawarkan Solusi Pembasmian Ikan Sapu-Sapu
- Investasi Masuk Rp 418 Triliun, Manufaktur RI Diklaim Tahan Guncangan Global
Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Asia bertujuan untuk membangun versi layanan seperti Starlink, tambah ITU.
Sistem Starlink, yang dioperasikan oleh perusahaan pimpinan Elon Musk tersebut, menghubungkan satelit di orbit rendah dengan perangkat pengguna portabel serta menawarkan layanan internet lebih cepat dari layanan satelit lainnya. Starlink juga digunakan oleh Ukraina dalam melawan invasi Rusia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Data ITU menunjukkan institusi penelitian China di Provinsi Hevei telah mengajukan penempatan terhadap 193.400 satelit ke orbit pada Desember lalu. Pada tahun lalu pula, sejumlah perusahaan komunikasi di Beijing dan Shanghai pun juga telah meminta izin untuk meluncurkan sedikitnya 10.000 satelit.
ITU mengalokasikan orbit satelit berdasarkan siapa yang lebih dulu mendaftar. Adapun, layanan Starlink diketahui menggunakan sekitar 10.000 satelit.
Seorang pejabat otoritas angkasa China mengatakan kepada Kyodo News bahwa frekuensi radio dan orbit satelit bersifat terbatas. Beijing melihat hal itu sebagai aset strategis yang tak boleh diabaikan, sehingga permohonan penggunaannya harus segera diajukan.
Menurut rencana pembangunan ekonomi lima tahun hingga 2030, China akan mendorong pengembangan jaringan komunikasi satelit.
Penelitian yang dilakukan Beijing terhadap cara kerja layanan Starlink di Taiwan dan wilayah sekitarnya juga mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap kemampuan pengintaian dan pengumpulan intelijen sistem, yang dianggap dapat membantu AS dalam mempertahankan Taiwan.
China mengakui Taiwan sebagai wilayahnya dan terus berupaya menguasai wilayah tersebut, termasuk dengan pengerahan militer jika diperlukan.
Namun demikian, sejumlah pengamat menyebut rencana China meluncurkan satelit sebanyak itu tidak memungkinkan secara teknis.
Profesor Kazuto Suzuki, akademisi Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik di Universitas Tokyo, mengatakan rencana China "tak realistis". Profesor Suzuki meyakini hal itu dilakukan lebih untuk memamerkan kemampuan China mencapai apa yang AS bisa lakukan.
Selain itu, China juga berupaya mendaratkan manusia di Bulan pada tahun 2030 di tengah upaya pemerintahan Presiden China Xi Jinping menjadikan Negeri Tirai Bambu itu sebagai negara adidaya di bidang angkasa.
Kantor Berita Xinhua, Jumat (24/4/2026), melaporkan Beijing berencana meluncurkan misi penerokaan di Mars pada 2028 dan membawa sampel dari Mars pulang ke Bumi pada 2031.
