Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza memberikan suara mereka dalam pemilihan umum (pemilu) tingkat kota (munisipal) pada Sabtu (25/4). Ini adalah pemungutan suara pertama yang diadakan di Palestina sejak meletusnya perang di Gaza pada Oktober 2023.
AFP melansir, pemilu ini berlangsung di tengah ruang politik yang sempit serta meningkatnya rasa skeptisisme publik terhadap efektivitas proses demokrasi.
Menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah, terdapat sekitar 1,5 juta pemilih terdaftar di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta sekitar 70.000 pemilih lainnya di wilayah Deir al-Balah, Gaza. Namun, kontestasi politik dinilai terbatas karena sebagian besar daftar kandidat berafiliasi dengan Fatah, partai yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas atau maju sebagai independen.
Tidak ada daftar kandidat yang berafiliasi dengan Hamas, rival utama Fatah yang menguasai sebagian besar Jalur Gaza. Di sejumlah kota, kandidat yang didukung Fatah hanya bersaing dengan daftar calon independen, termasuk yang dipimpin para tokoh dari Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) yang berhaluan kiri.
Minimnya variasi pilihan membuat sebagian pemilih pesimistis terhadap hasil pemilu. Mahmoud Bader, seorang pengusaha dari Kota Tulkarem di Tepi Barat, mengaku tetap akan memilih meski tidak berharap banyak perubahan.
"Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan membawa manfaat bagi kota ini,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa kondisi di lapangan masih ditentukan oleh faktor eksternal. “Pendudukan (Israel) yang mengatur Tulkarem. Ini hanya akan menjadi gambaran untuk media internasional—seolah-olah kami memiliki pemilu, negara, atau kemerdekaan (padahal tidak),” ucapnya menambahkan.
Di banyak kota, termasuk Nablus dan Ramallah yang menjadi pusat pemerintahan Palestina, hanya terdapat satu daftar kandidat yang diajukan. Kondisi ini membuat kandidat tersebut otomatis menang tanpa perlu pemungutan suara, semakin memperkuat kesan terbatasnya kompetisi politik.
Tempat pemungutan suara di Tepi Barat dijadwalkan buka dari pukul 07.00 hingga 19.00 waktu setempat. Sementara di Deir al-Balah, pemungutan suara akan ditutup lebih awal pada pukul 17.00 karena keterbatasan listrik di wilayah yang terdampak perang.
Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ramiz Alakbarov, menyambut pelaksanaan pemilu ini sebagai langkah positif. Ia memuji penyelenggara yang dinilai mampu menjaga proses tetap kredibel.
“Pemilu pada Sabtu (25/4) ini merupakan peluang penting bagi rakyat Palestina untuk menjalankan hak demokratis mereka di tengah periode yang sangat menantang,” ujarnya.
Sementara itu, pemungutan suara di Gaza menjadi yang pertama sejak pemilu legislatif 2006 yang dimenangkan Hamas. Namun, pemilu kali ini hanya digelar di Deir al-Balah, yang dinilai relatif stabil karena sebagian besar penduduknya tidak mengungsi selama lebih dari dua tahun saat berlangsungnya konflik antara Hamas dan Israel.
Pengamat politik dari Universitas al-Azhar di Kairo Mesir, Jamal al-Fadi, menyebut pemilu ini sebagai uji coba. “Pemilihan di Deir al-Balah merupakan eksperimen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, karena tidak ada survei opini pascaperang,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, sebagian warga tetap melihat pemilu sebagai simbol keberlangsungan politik Palestina. Farah Shaath, 25 tahun, mengaku antusias untuk pertama kalinya memberikan suara.
“Meski tidak seperti pemilu di tempat lain, ini adalah penegasan bahwa kami tetap ada di Jalur Gaza, apa pun yang terjadi,” ujarnya.
Komisi pemilihan menyatakan telah merekrut petugas dari organisasi masyarakat sipil serta menunjuk perusahaan keamanan swasta untuk menjaga lokasi pemungutan suara. Namun, sumber internal di Gaza menyebut aparat Hamas juga akan terlibat dalam pengamanan dengan menempatkan personel tidak bersenjata di sekitar 12 lokasi pemungutan suara di Deir al-Balah.
