Ketahanan Energi Indonesia Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, menyampaikan ketahanan energi Indonesia terbukti tangguh di tingkat global. Hal itu tercermin dalam penilaian lembaga keuangan internasional JP Morgan.

"Ini merupakan pencapaian pemerintah menjaga stabilitas energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu,” ujar Dewi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 25 April 2026.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu juga memberikan apresiasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang dinilai konsisten dalam mengawal kebijakan sektor energi. Baik dalam menjaga pasokan maupun memastikan kebijakan harga energi tetap berpihak kepada masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap impor BBM masih menjadi tantangan struktural yang perlu diselesaikan secara bertahap melalui penguatan sektor hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, serta percepatan hilirisasi energi.

“Ke depan, penguatan ketahanan energi harus terus dilakukan melalui diversifikasi sumber pasokan dan percepatan transisi energi, sehingga Indonesia tidak hanya tangguh dalam jangka pendek, tetapi juga mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” tutup legislator asal daerah pemilihan Sumsel II itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai laporan JP Morgan Asset Management yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tahan guncangan energi mencerminkan ketahanan energi nasional.

Ilustrasi energi. Foto: PHE.

Sebagaimana diketahui, laporan terbaru Eye on the Market bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di posisi kedua negara paling resilien terhadap gejolak energi global.

Menko Airlangga mengatakan temuan tersebut mengafirmasi arah kebijakan ketahanan energi yang dijalankan pemerintah secara konsisten di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga komoditas energi.

"Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber energi domestik dan akselerasi transisi energi," kata dia, dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.