BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana membasmi ikan sapu-sapu setelah menemukan keberadaannya di tiga lokasi berbeda.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, tiga titik tersebut berada di Kedung Halang Sukaresmi, Kedung Badak, dan bawah Jembatan Yapis Bantarjati.
“Terkait dengan ikan sapu-sapu di wilayah Kota Bogor ternyata kita temukan ada di tiga titik. Titik yang pertama itu di Kedung Halang Sukaresmi, kemudian Kedung Badak, satu lagi di bawah jembatan Yapis Bantarjati,” kata Dedie di Kebun Raya Bogor, Sabtu (25/4/2026).
Dedie menuturkan, Pemkot Bogor akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebelum melakukan langkah pembasmian.
Menurut dia, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Baca juga: Ini Ciri Siomay dari Ikan Sapu-sapu dan Bahayanya Jika Dikonsumsi
Keberadaannya dinilai merugikan ikan lokal dan berdampak pada masyarakat yang bergantung pada sumber daya sungai.
“Jadi nanti kita akan coba koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Menteri dan Pak Wamen, untuk bisa bersama-sama nanti kita coba upayakan untuk kita bersama-sama membasmi ya, menangkap dan menanggulangi hama ikan sapu-sapu yang ternyata sifatnya merusak ekosistem,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pemusnahan ikan sapu-sapu nantinya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah tertentu.
“Sebagai makhluk hidup ada tata cara yang bersifat syariah, biar bagaimana pun juga hewan, ciptaan Allah ini kan tentu ada cara-caranya untuk dilakukan proses pemusnahannya,” kata Dedie.
Baca juga: Banyak Ikan Sapu-sapu di Kali Pertanda Baik atau Buruk? Ini Kata Ahli
DKI Jakarta Wacanakan Kolaborasi RegionalSementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggandeng wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi untuk mengendalikan populasi ikan sapu-sapu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap wacana.
“Itu dalam bentuk wacana,” ujar Hasudungan melalui pesan singkat, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah kolaborasi dinilai penting karena ikan sapu-sapu berkembang biak dari hulu hingga hilir sungai.
Saat ini, Pemprov DKI juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait regulasi pengendalian ikan invasif, yakni Peraturan Menteri KKP Nomor 19 Tahun 2020.
Dengan keterlibatan pemerintah pusat, pengendalian ikan sapu-sapu diharapkan tidak hanya terfokus di Jakarta, tetapi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.
“Kami lagi koordinasi dengan KKP terkait permen KKP Nomor 19 tahun 2020 tentang pengendalian ikan invasif. Kalau pemerintah pusat cakupan lebih luas bisa menjangkau seluruh Indonesia,” kata Hasudungan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
