Menurutnya, banjir dan tanah longsor lebih banyak dipicu oleh degradasi ekosistem, perubahan tata guna lahan, dan anomali iklim yang membentuk siklus bencana hidrometeorologis. Dalam Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University pada Sabtu (25/4), Prof Hendrayanto memaparkan hasil penelitiannya terkait hidrologi di sawit sebagai tumbuhan dan juga di kebun sawit.
“Hasil penelitian yang lumayan lama ini menarik untuk disampaikan, tentang sawit karena sawit banyak disalahkan,” ujar dia dikutip Sabtu, 25 April 2026.
Berdasarkan hasil kajian ilmiah menggunakan pendekatan pengukuran transpirasi dan evapotranspirasi, ditemukan bahwa secara keseluruhan laju transpirasi dan evapotranspirasi kebun sawit relatif sebanding dengan tanaman dan sistem perkebunan lainnya. Respons hidrologi daerah tangkapan air (DTA) yang didominasi sawit pun tidak menunjukkan kondisi yang lebih buruk dibandingkan DTA yang didominasi karet.
“Tanaman kelapa sawit tidak boros air karena laju transpirasinya sebanding dengan tanaman lain seperti karet, mahoni, dan akasia.” Pernyataan ini, sebut dia, disampaikan untuk meluruskan persepsi keliru yang selama ini menyalahkan kelapa sawit sebagai pemicu pemborosan air dan peningkatan risiko banjir di berbagai wilayah.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada satu komoditas tertentu, melainkan akibat konversi dan degradasi hutan hujan tropis. Perubahan tersebut bisa menjadi perkebunan sawit, permukiman, maupun hutan monokultur lainnya. Eksploitasi yang tidak terkendali, perubahan tata guna lahan, dan anomali iklim meningkatkan frekuensi bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
Ia menjelaskan, meskipun perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai sumber devisa, perluasannya kerap memicu perubahan ekologis, termasuk siklus hidrologi, yang kemudian melahirkan persepsi sebagai tanaman “boros air”.
Hendrayanto menyimpulkan bahwa menyederhanakan persoalan dengan menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama degradasi lingkungan tidaklah tepat. Pendekatan yang lebih relevan adalah melalui pengelolaan lanskap, pengaturan pola ruang daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu, serta penerapan praktik pengelolaan terbaik dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Baca juga: Waspada Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Pakar IPB: Picu Risiko Pandemi Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
