Jakarta: Transparansi NGO atau lembaga swadaya masyarakat, diperlukan untuk pengawasan publik. Pemerintah diminta memberikan atensi terkait transparansi ini.
“Penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum untuk memberikan atensi terhadap fenomena ini," kata koordinator aksi Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Jatim, Figo, dalam keterangan yang dikutip Sabtu, 25 April 2026.
Baca Juga :
Pemanasan May Day, 5.000 Buruh Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRMenurut dia, ada beberapa NGO yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pendanaan dari asing. Namun, tidak transparan mengenai hal tersebut.
"Jika memang menemukan ada indikasi itu, negara harus mengambil sikap tegas," kata Figo.
Penegakan hukum. Foto: Ilustrasi Medcom.id
Dia juga mendorong pemerintah memperkuat peraturan perundang-undangan terkait transparansi pendanaan NGO. Hal ini, seiring meningkatnya dinamika global dan keterbukaan arus informasi serta modal.
Apalagi, semakin banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang beroperasi di Indonesia sehingga pengawasan perlu diperketat. Pihaknya mendorong penegak hukum mengusut tuntas dugaan aliran dana asing ke NGO yang dianggap meresahkan.
