REPUBLIKA.CO.ID, MANGGARAI BARAT -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjamin kebijakan pembatasan kuota wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dievaluasi secara berkala. Hal itu guna menjamin keseimbangan antara perlindungan ekosistem (ekologi) dan kesejahteraan masyarakat (ekonomi).
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyebut, kebijakan kuota merupakan langkah esensial menjaga TN Komodo sebagai aset bangsa. Saat ini, kunjungan wisatawan dibatasi maksimal 365 ribu orang per tahun. Meski begitu, ia menekankan, jumlah itu tidak bersifat statis, melainkan mengikuti perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca Juga
Kasus Perdagangan Komodo Terungkap, Nilai Jual Capai Ratusan Juta
Di Balik Kegagahannya, Komodo Hadapi Ancaman di Alam Liar
Bakal Kembang Biakkan Komodo, Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Konservasi Satwa Liar
"Kami akan terus melakukan kajian kontinu dan evaluasi secara berkala. Seiring dengan perbaikan sarana dan prasarana (sapras) yang akan kami lakukan di Pulau Padar tahun ini, seperti pengaturan jalur trekking dan dermaga in-out, maka penambahan kuota akan sangat mungkin dipertimbangkan," ujar Rohmat dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu (25/4/2026).
Menurut Rohmat, Kemenhut melalui Balai Taman Nasional Komodo sedang menyiapkan strategi pemerataan kunjungan agar tidak terjadi penumpukan hanya di satu titik. Kemenhut juga membuka ruang kolaborasi dengan asosiasi untuk mengkaji bersama kuota yang ideal.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Kami akan libatkan perwakilan asosiasi untuk melakukan kajian bersama. Kita juga mendorong pengembangan konservasi eksitu Komodo di luar taman nasional, seperti di daratan Flores, Pulau Longos, hingga Golomori, sebagai destinasi alternatif bagi wisatawan," ujar Rohmat.
Dia menjelaskan, Kemenhut memastikan tim teknis dari Balai TN Komodo dan Direktorat Jenderal KSDAE mulai menjadwalkan pertemuan intensif dengan asosiasi pelaku usaha untuk merumuskan penyempurnaan sistem pelayanan, transparansi tata kelola, dan optimalisasi sistem aplikasi pemesanan tiket. "Hal ini guna memberikan kepastian bagi industri pariwisata," ujar Rohmat.
