jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Harmawan mengatakan target ambisius pemprov untuk menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2030 dinilai membutuhkan reformasi menyeluruh.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Harmawan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan AMPG DKI Jakarta di Kantor DPD Partai Golkar DKI, Jumat (24/4).
BACA JUGA: 98 Resolution Network dan PT Pegadaian Gelar Baksos Gerakan Warga Peduli Warga di Bantar Gebang Kota Bekasi
Judistira menekankan bahwa kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah berada pada titik kritis dan tidak lagi bisa dijadikan tumpuan utama.
"Bantar Gebang tidak lagi bisa menjadi solusi jangka panjang. Ketergantungan pada satu titik pembuangan justru memperbesar risiko, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun pembiayaan," ujar Judistira dikutip JPNN.com, Sabtu (25/4).
BACA JUGA: Intip Sepatu Zulhas hingga Pramono Saat Tinjau Bantar Gebang, Sebegini Harganya
Politikus Golkar ini juga menyoroti insiden longsor yang sempat terjadi di kawasan tersebut sebagai alarm keras bagi pemerintah.
“Kita tidak boleh menunggu krisis yang lebih besar. Peristiwa itu adalah peringatan bahwa sistem yang kita gunakan hari ini sudah tidak aman dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, target 2030 bukan sekadar berhenti membuang sampah, melainkan momentum transformasi total tata kelola dari hulu hingga hilir.
“Kalau target ini mau tercapai, tidak bisa setengah-setengah. Harus ada reformasi mulai dari pemilahan di rumah tangga, penguatan infrastruktur tingkat kampung, sampai teknologi di tingkat kota,” jelas Judistira.
Ia juga mengkritik sistem pengelolaan di masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan imbauan tanpa fasilitas mumpuni.
“Jangan hanya menyuruh warga tertib, tapi siapkan sistemnya, tempatnya, dan juga insentifnya,” imbuhnya.
Terkait teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Intermediate Treatment Facility (ITF), Judistira mengingatkan pentingnya kesiapan sosial dan komunikasi publik agar tidak ada penolakan dari masyarakat.
Dari sisi kebijakan, ia memastikan DPRD DKI akan mengawal komitmen anggaran dalam APBD.
“Kami dorong alokasi anggaran khusus di 2026 maupun 2027. Namun, yang paling penting adalah konsistensi. Jangan sampai program berubah setiap ganti kepemimpinan,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menyatakan pihaknya terus menggenjot fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi.
“Kami kembangkan RDF dan ITF sebagai solusi, namun butuh dukungan lintas sektor termasuk masyarakat,” kata Dudi.
Sementara itu, Founder Waste4Change Sano dan praktisi lingkungan Arky Gilang Wahab sepakat bahwa kunci keberhasilan ada pada pemilahan sampah dari sumber serta perubahan budaya masyarakat.
Menutup pernyataannya, Judistira mengajak semua pihak berkolaborasi agar target 2030 tidak berakhir sebagai wacana.
“Ini tanggung jawab bersama. DPRD, dunia usaha, pemuda, dan masyarakat harus bergerak serentak,” pungkasnya.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra
