Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan tak semua kepala daerah memiliki kinerja buruk. Meski ada sebagian yang tersandung masalah hukum, namun masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026). Mulanya, Tito mengatakan pemberian penghargaan menjadi salah satu cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah.
"Jadi, pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal," kata Tito.
Tito menjelaskan Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jumlah tersebut, kata dia, menunjukkan besarnya skala pemerintahan sekaligus kompleksitas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
"Di satu sisi kita bangga dengan negara yang besar dan luas, dan sistem pemerintahan yang banyak, di sisi lain ini menimbulkan kompleksitas juga dengan berbagai permasalahan daerah masing-masing," sambungnya.
Dia mengatakan tantangan yang dihadapi kepala daerah tak mudah. Meskipun, kata dia, masing-masing kepala daerah telah diberikan kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan untuk memajukan wilayahnya.
"Ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga yang mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya," ujarnya.
Tito juga menyinggung adanya sejumlah kepala daerah yang tersandung masalah hukum. Namun, dia menegaskan hal itu tak bisa digeneralisasi sebagai gambaran seluruh kepala daerah.
"Nah memang kita prihatin dengan ada beberapa sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita yang terkena masalah hukum," ujarnya.
"Saya hanya berpikir bahwa yang terkena masalah hukum tidak harus menggeneralisir semua kepala daerah itu buruk. Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang turun ke lapangan, bertemu masyarakat," sambungnya.
Menurutnya, prestasi kepala daerah yang berkinerja baik perlu mendapat eksposur agar diketahui publik. Dia mengingatkan peran media sangat besar dalam membentuk opini masyarakat.
"Persoalannya adalah kita jangan sampai, rekan-rekan, sahabat kita yang mungkin terkena masalah hukum, atau mungkin diberitakan melakukan inefisiensi dalam mengelola anggaran, itu kemudian menghapus prestasi-prestasi, kinerja yang bagus yang dibuat oleh kepala daerah yang bagus," ungkapnya.
"Sehingga oleh karena itu perlu ada exposure, harus ada pemberitaan sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan orang gngak tahu, di tengah sekarang arus yang transparan situasi yang serba terbuka, dan pengaruh media sangat kuat untuk mempengaruhi opini publik," imbuh dia.
Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawasi pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dinilai efektif ialah mendorong kompetisi sehat antar kepala daerah.
"Metode yang terbaik menurut pendapat saya adalah membuat iklim yang kompetitif, saling bersaing secara sehat," tuturnya.
(amw/idh)
