Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bagian tengah memberikan suara dalam pemilihan dewan kota pada Sabtu, yang menjadi pemilu pertama sejak perang Gaza dimulai pada 2023. Pemilu ini tak banyak diikuti oleh pemilih dibandingkan pada Pemilu 2022 lalu.
Dilansir dari AFP, Sabtu (25/4/2026), dengan jumlah kandidat yang terbatas, tingkat partisipasi awalnya rendah di Tepi Barat yang diduduki, di mana sekitar 1,5 juta orang terdaftar sebagai pemilih.
Namun, partisipasi meningkat pada menit-menit terakhir hingga mencapai 53,44 persen, menurut Komisi Pemilihan Pusat (CEC) yang berbasis di Ramallah. Angka ini hanya sedikit lebih rendah dibanding pemilu sebelumnya pada Maret 2022.
Sementara itu, di Deir el-Balah, Gaza, partisipasi tergolong rendah dengan hanya 22,7 persen dari 70.000 pemilih terdaftar yang menggunakan hak suaranya.
"Kami sangat senang dapat menjalankan demokrasi meskipun menghadapi banyak tantangan," ujar Presiden Mahmud Abbas kepada wartawan usai memberikan suara di Al-Bireh, seperti dilaporkan kantor berita Palestina, Wafa.
Pada pagi hari, terlihat aliran pemilih yang datang secara bertahap ke tempat pemungutan suara di Tepi Barat, sementara diplomat asing turut memantau jalannya proses pemilu.
"Kami akan memilih seseorang yang bisa memperbaiki komunitas lokal... hal-hal seperti air dan perbaikan jalan," kata Manar Salman, seorang guru bahasa Inggris di Jericho.
"Kami tidak menerima banyak dukungan dari luar, dan pendudukan memengaruhi kami dalam banyak hal... ini membatasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota."
Sebagian warga mempertanyakan waktu pelaksanaan pemilu.
"Kami tidak menginginkan pemilu saat ini-di tengah perang di Gaza dan serangan pemukim yang terus berlangsung di Tepi Barat," ujar Ziad Hassan, seorang pengusaha dari desa Dura Al-Qaraa.
"Keputusan ini dipaksakan kepada kami."
Serangan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat meningkat sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.
"Hal utama adalah keamanan dari para pemukim. Karena itu kami membutuhkan wajah-wajah baru, anak muda yang bersedia memperjuangkan hak-hak kami," kata Abed Jabaieh (68), mantan kepala desa Ramun.
(aik/aik)
