Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ungkap dua solusi penting untuk atasi banjir di wilayah Bandung Raya. Terkait solusi itu, Dedi menyinggung soal anggaran sekitar Rp7 miliar.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu banjir besar baru saja melanda wilayah Bandung Raya. Banjir itu terjadi akibat luapan sungai Citarum dan anak sungainya.
Selain itu, Banjir juga dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kota dan Kabupaten Bandung sejak Jumat (10/4/2026). Akibatnya, beberapa wilayah di Bandung Raya ikut terdampak banjir.
Terkait masalah banjir di Bandung Raya itu, baru-baru ini Dedi Mulyadi ungkap 2 solusi penting. Menurut Dedi, butuh lahan seribu hektare dan anggaran Rp7 triliun untuk mengatasi banjir di Bandung Raya.
Dikatakan Dedi, lahan dan anggaran tersebut akan dipakai untuk membuat danau-danau sebagai tampungan air. Menurutnya, hal itu bisa jadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir setiap memasuki musim hujan.
"Hitungan untuk penanganan banjir itu, diperlukan 1.000 hektare itu ya. Bandung Raya itu, untuk membuat danau-danau. Nilainya dulu, Rp7 triliun. Jadi kalau ingin bebas banjir, ya pakai alokasi itu," ujar Dedi, Kamis (23/4/2026) dilansir TribunJabar.ID.
Duit Rp7 triliun tersebut, kata Dedi, baru mencakup biaya pembebasan lahan berdasarkan harga lama. Sementara total kebutuhan anggaran bisa jauh lebih besar karena belum memasukkan biaya konstruksi dan pembangunan infrastruktur lain.
Terkait hal itu, Dedi menuntut keseriusan semua pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah di Bandung Raya harus segera duduk bersama untuk membahas skema pendanaan.
Wilayah yang terlibat dalam penanganan ini mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga Kabupaten Bandung Barat yang semuanya merupakan kawasan yang kerap terdampak banjir.
"Dari sekarang harus dibicarakan, Rp7 triliun nanti kita dapat dari mana, kalau ingin bebas banjir," ucapnya.
Penyebab Banjir di Bandung Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap penyebab banjir di Bandung Barat. Menurutnya, hal itu karena banyaknya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Dedi mengatakan pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sayur yang tidak ramah lingkungan menyebabkan lahan kritis dan mempercepat pendangkalan sungai.
"Penyebabnya pendangkalan sungai dan kerusakan hulu. Hutannya kan sudah jadi kebon sayur, kebon sayurnya menanam pakai plastik," ujar Dedi saat ditemui di Cipatat, Bandung Barat, Rabu (19/3/2025) dilansir Kompas.com.
Oleh karena itu, Dedi berencana melakukan penertiban serupa dengan yang telah diterapkan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
"Saya akan beresin sama seperti (kawasan) Puncak, Bogor," katanya.
Zulkifli (58), warga Kampung Cibarengkok, RT 03 RW 13, Desa Nyalindung, mengaku bahwa banjir baru terjadi dalam dua tahun terakhir. Ia menduga bencana ini bukan sekadar akibat hujan deras, melainkan dampak dari perubahan tata guna lahan dan proyek pembangunan di wilayah hulu.
"Hampir 60 tahun saya tinggal di sini, gak pernah ada banjir. Tapi dua tahun terakhir ini banjir jadi tiap tahun," ujarnya.
"Saya duga ini akibat ada pengerasan di atas sana macam kereta cepat, jalan tol, dan pembangunan lain. Imbasnya penyerapan air berkurang," kata Zulkifli.
"Harapan saya bagaimana di wilayah hulu pembangunan bisa dikendalikan. Agar warga yang tinggal di hilir gak menderita kena banjir," tandasnya. (*)
Artikel Asli
