Rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat dari kalangan anak jalanan harus berlandaskan prinsip perlindungan anak dan keberlanjutan pendidikan.
IDXChannel — Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya menegaskan bahwa rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat dari kalangan anak jalanan harus berlandaskan prinsip perlindungan anak dan keberlanjutan pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi langkah Kementerian Sosial yang menjaring calon peserta didik dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan data, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon siswa tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.
Atalia menilai, pendekatan "jemput bola" merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, ia mengingatkan, langkah tersebut harus diikuti dengan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," ujar Atalia dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).
Ia pun menyoroti bahwa angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih tinggi. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, terutama di kawasan perkotaan padat dan wilayah kantong kemiskinan. Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi persoalan ekonomi, sosial, dan perlindungan.
Dalam kerangka tersebut, Atalia menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, integrasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan perlu diperkuat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan bias. Kedua, pendekatan berbasis keluarga dinilai penting mengingat banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga.
Selain itu, ia menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan pendidikan melalui pendampingan psikososial dan kurikulum adaptif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
“Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami akan mendorong agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” kata Atalia.
Ia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi juga dari kemampuan mereka bertahan dalam pendidikan dan keluar dari siklus kerentanan.
"Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)
