Mahfud MD: Komisi Reformasi Polri Masih Tunggu Panggilan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan, pihaknya masih menunggu panggilan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas rekomendasi yang disusun Komisi Percepatan Reformasi Polri.

“Kita sudah menyerahkan rapor ke presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan tapi presiden belum menjadwalkan,” kata Mahfud di Studio Terus Terang, Jakarta, Minggu (26/4/2026).

“Tentu kan tinggal nunggu kapan presiden menjadwalkan karena beliau kita tahu sangat sibuk,” sambung.

Baca juga: Menanti Hasil Kerja Komisi Reformasi Polri

Mahfud enggan mengungkapkan sejumlah poin yang direkomendasikan komisi reformasi Polri.

Meski demikian, ia yakin rekomendasi tersebut sangat bagus untuk reformasi Polri.

“Kita berkomitmen tidak akan menyampaikan apapun ke publik sebelum disampaikan langsung kepada presiden, tapi hasilnya bagus menurut saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi sudah rampung dua bulan lalu.

Baca juga: Komisi Reformasi Polri Masih Tunggu Waktu Prabowo

Meski demikian, Jimly mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto belum memiliki waktu untuk menggelar pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri guna membahas rekomendasi tersebut.

“Kita mau cepat-cepat, sudah selesai (rekomendasi) sudah dua bulan jadi, tapi presidennya belum punya waktu untuk menerima laporan. Padahal sudah ada yang harus diputuskan,” kata Jimly dalam pembukaan peluncuran bukunya di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Jimly tidak banyak mengungkapkan isi rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri tersebut.

Baca juga: Mahfud MD: Presiden Prabowo Tak Ingin Rekomendasi Reformasi Polri Dikirim ke Staf, Nanti Bocor

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Dia hanya mengatakan, komisi tersebut beranggotakan lima jenderal polisi bintang empat dan beberapa tokoh dari masyarakat sipil sehingga diskusi terkait reformasi Polri sempat menimbulkan keraguan.

“Kami bersepuluh, lima di antaranya jenderal bintang empat, jadi kita yang sipil sipil wah itu ngomong ragu-ragu,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang