REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kesepakatan pertahanan bernilai puluhan miliar euro antara India dan Prancis terkait pembelian 114 jet tempur Rafale dilaporkan menghadapi jalan buntu. Perkembangan ini muncul hanya beberapa bulan setelah kesepakatan awal dicapai.
Sejumlah laporan media regional menyebut New Delhi mulai mengancam membatalkan negosiasi jika syarat utama tidak dipenuhi. Padahal, pengadaan lebih dari seratus jet tempur tersebut dinilai krusial untuk memperkuat kemampuan Angkatan Udara India.
Baca Juga
Presiden Pezeshkian Tegaskan Iran tak akan Pernah Berunding di Bawah Ancaman atau Blokade AS
Rokok Noncukai, Jalur Sunyi Cuan di Balik Asap
Acara Gedung Putih Ada Suara Tembakan Trump Dievakuasi
Salah satu isu utama yang menjadi penghambat adalah tuntutan India untuk memiliki kebebasan mengintegrasikan sistem dan persenjataan buatan dalam negeri ke dalam pesawat Rafale. Sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan India menyebut syarat ini bersifat tidak dapat ditawar.
Bagi India, aspek kedaulatan teknologi dinilai lebih penting dibanding percepatan kontrak. Kebijakan ini sejalan dengan program nasional Atmanirbhar Bharat yang mendorong kemandirian industri pertahanan domestik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Program tersebut menekankan bahwa setiap pembelian alutsista harus melibatkan industri lokal secara luas. Selain itu, India juga menuntut tingkat otonomi tinggi dalam pemeliharaan dan pengoperasian sistem senjata dalam jangka panjang.
Dalam negosiasi ini, India meminta akses ke dokumen teknis yang dikenal sebagai Interface Control Document (ICD). Meski bukan kode sumber penuh, akses ini dianggap penting untuk memastikan integrasi sistem secara mandiri.
Namun, pihak Prancis dilaporkan keberatan memberikan akses tersebut. Paris khawatir konsesi ini dapat membuka risiko terhadap keamanan teknologi sensitif.
Prancis pada prinsipnya tidak menolak integrasi persenjataan India ke dalam Rafale. Namun, mereka menginginkan seluruh proses tetap berada di bawah kendali penuh pihak Prancis.
Perbedaan pendekatan ini memperbesar jurang negosiasi antara kedua negara. Hingga kini, belum jelas bagaimana kedua pihak dapat menemukan titik temu.
Dari sisi Prancis, tuntutan India dinilai berpotensi merugikan secara komersial. Jika India memperoleh kemandirian penuh, peluang Prancis untuk menjual layanan dukungan dan pemeliharaan di masa depan akan berkurang.
Selain itu, ada kekhawatiran geopolitik yang turut memengaruhi sikap Prancis. Hubungan dekat India dengan Rusia disebut menjadi faktor risiko dalam hal keamanan teknologi.
