Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa kesetaraan gender seharusnya menjadi bekal yang diberikan kepada semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin, dan harus dimulai sedini mungkin. Ia meyakini, jika edukasi ini ditanamkan sejak anak-anak, isu kekerasan seksual dapat dicegah secara lebih efektif.
"Kesetaraan gender harusnya diajarkan kepada setiap pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan ini harus dimulai dari sejak dini. Saya yakin tidak akan ada lagi isu-isu terkait kekerasan seksual kalau dimulai dari anak-anak," tegas Ni Luh Puspa dalam acara Svarna Kartini: Celebrating Her Voice, Her Power, Her Legacy di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.
Lebih lanjut, Ni Luh Puspa juga menyoroti pentingnya dampak nyata dari kebijakan yang telah dibuat, bukan sekadar regulasi di atas kertas. Ia menyebut bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk aturan hukum bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.
"Ya tentu ini dari kementerian yang berbeda ya, dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi saya yakin pihak mereka sudah membuat langkah-langkah, karena ini kita lihat ada yang langkah-langkah yang sudah dibuat terkait peraturan-peraturan hukum misalnya kepada pelaku pelecehan seksual atau pelanggaran seksual," ujar dia.
Pernyataan Wamenpar ini tak lepas dari maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang belakangan ini mencuri perhatian publik. Salah satu yang paling menggemparkan adalah kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Kasus ini pertama kali mencuat pada 11 April 2026 ketika sebuah akun X mengunggah tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp mahasiswa FH UI. Isi percakapan tersebut memuat komentar vulgar, objektifikasi tubuh perempuan, hingga lelucon cabul yang merujuk pada foto-foto mahasiswi.
Unggahan ini langsung viral dan disaksikan jutaan pengguna media sosial. Lebih mengejutkan lagi, banyak di antara para pelaku diketahui menjabat sebagai pimpinan organisasi kemahasiswaan, ketua angkatan, hingga calon panitia ospek. Proses penanganan pun bergerak cepat. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPK) UI menggelar sidang pada 13 April 2026 yang berlangsung hingga dini hari keesokan harinya. Pada 15 April 2026, UI resmi menetapkan penonaktifan akademik sementara bagi ke-16 mahasiswa tersebut selama periode 15 April hingga 30 Mei 2026.
Selama masa penonaktifan, mereka tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan, bimbingan akademik, maupun berada di lingkungan kampus, kecuali untuk keperluan pemeriksaan oleh Satgas PPK. "Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen universitas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, melindungi seluruh pihak yang terlibat, serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif," ujar Direktur Hubungan Masyarakat UI, Erwin Agustian Panigoro, dalam siaran persnya, Rabu, 15 April 2026.
Tak hanya itu, UI juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) pada hari yang sama. Rektor UI, Heri Hermansyah, bersama Menteri Arifatul Choiri Fauzi menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi secara lebih sistemik.
Ke depan, UI berencana memasukkan materi wajib terkait kekerasan seksual dalam orientasi mahasiswa baru sebagai langkah pencegahan jangka panjang. Merespons fenomena ini, Psikolog Klinis RSK Jiwa Dharmawangsa, Tara De Thouars, turut menyoroti mengapa banyak korban, khususnya perempuan yang masih enggan bersuara.
Ia menjelaskan bahwa perempuan kerap berada dalam posisi yang sulit karena lingkungan sosial belum sepenuhnya berpihak kepada mereka sebagai korban.
"Sebetulnya kalau kita bicara kekerasan ya perempuan tuh masih seringkali ada di posisi yang sulit sih, karena banyak dari orang Lingkungan tuh yang belum sepenuhnya memihak perempuan. Kayak contohnya kalau terjadi kekerasan masih banyak orang yang akan berpikir mungkin yang perempuannya kali berkontribusi, mungkin kamu juga kali bajunya kebuka misalnya gitu ya," beber tara kepada Medcom.id di sela-sela acara.
Tara juga menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya bergantung pada regulasi semata, melainkan harus berangkat dari kesadaran setiap individu terlebih dahulu. Menurutnya, pemahaman yang benar tentang apa itu pelecehan dan kekerasan seksual adalah fondasi yang harus dibangun bersama.
"Kalau paham dulu intinya pelecehan itu apa, kekerasan seksual itu apa, baru orang jadi punya kesadaran. Sehingga apapun yang dilakukan enggak jadi pembenaran lagi," jelas dia.
Tara juga memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual pun masih bisa dibantu dan dipulihkan, asalkan ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Ia menyebut, selama pelaku masih menganggap perbuatannya sebagai hal sepele, perubahan akan sulit terjadi.
"Masih dan harus. Tapi harus ada kesadaran dulu. Kalau kita mulai sadar bahwa apa yang kita bicarakan bisa berdampak ke perempuan, maka dengan sendirinya akan ngerem," ungkap Tara.
Baca Juga :
Susahnya Self Love di Zaman Sekarang, Psikolog Ungkap Penyebab dan TipsnyaCek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
