Guyuran Insentif Investasi Didorong ke Sektor Padat Karya

Bisnis.com, JAKARTA — Arah baru kebijakan insentif investasi yang menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter utama membuka peluang bagi kebangkitan sektor padat karya. Namun, terdapat tantangan yang mesti diselesaikan terkait produktivitas tenaga kerja, daya saing industri, hingga efektivitas fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulai menggeser fokus insentif dari sekadar nilai investasi ke dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa ke depan, besaran investasi tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur pemberian insentif fiskal. Penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan dukungan pemerintah terhadap proyek investasi.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan ini tercermin dari proyek pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali. Nilai investasinya relatif kecil dibandingkan proyek hilirisasi mineral, tetapi memiliki rasio penciptaan lapangan kerja yang tinggi.

Rosan menyampaikan bahwa proyek serupa sebelumnya belum tentu mendapatkan insentif dari negara. Saat ini, pemerintah membuka pintu lebar agar insentif dapat dikucurkan seiring dampak perekonomian yang signifikan terhadap masyarakat.

Dari perspektif dunia usaha, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa langkah pemerintah menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter insentif fiskal merupakan arah yang tepat.

Menurutnya, pergeseran dari sebatas pertumbuhan berbasis modal (capital-based growth) menuju pertumbuhan berbasis penciptaan lapangan kerja merupakan strategi yang sangat relevan dalam kondisi ketenagakerjaan Tanah Air saat ini.

“Jika insentif dikaitkan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, maka sektor yang paling responsif adalah industri padat karya tradisional, seperti tekstil dan produk tekstil [TPT], alas kaki, garmen, furnitur, dan makanan-minuman,” katanya kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, Subchan juga memaparkan potensi sektor agroindustri dan hilirisasi berbasis sumber daya lokal, seperti kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, dan kehutanan. Terdapat pula industri manufaktur ringan berorientasi ekspor, hingga ekonomi hijau padat karya seperti daur ulang, pengolahan limbah, dan sebagian rantai pasok energi terbarukan.

Kendati demikian, dia menilai masih ada beberapa tantangan krusial rencana insentif tersebut dari sisi dunia usaha, salah satunya adalah aspek produktivitas dan biaya tenaga kerja. Menurutnya, yang patut dihindari adalah insentif yang mendorong kuantitas tenaga kerja tanpa diimbangi peningkatan produktivitas.

Selain itu, terdapat pula masalah ketidakpaduan kejuruan pekerja dengan kebutuhan industri alias skill mismatch. Dia menyebut banyak industri kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, lebih lagi terdapat permasalahan ketidakpastian regulasi.

“Dunia usaha butuh formula insentif yang jelas, terukur, dan tidak berubah-ubah,” tegas Subchan.

Segendang sepenarian, kebijakan ini pun mendapat dukungan dari serikat buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebut sektor padat karya selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, terutama bagi kelompok berpendidikan rendah.

“Sektor inilah yang kemudian mampu menjadi bagian terbesar untuk kemudian sebagai tempat penyerapan tenaga pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hari ini 7 juta,” katanya kepada Bisnis.

Dia menambahkan, sekitar 11 juta pekerja masih berada dalam kategori setengah menganggur, sementara angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta orang setiap tahun. Dalam kondisi tersebut, sektor padat karya dinilai sebagai lumbung penyerap tenaga kerja paling besar.

Ristadi menjelaskan bahwa industri seperti garmen memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan rendah, seperti lulusan SD dan SMP yang sulit terserap di sektor berbasis teknologi tinggi.

Namun, dia mengingatkan bahwa insentif tidak cukup hanya mendorong kuantitas tenaga kerja. Kualitas dan kapasitas produksi juga harus ditingkatkan melalui adopsi teknologi dan penguatan sumber daya manusia.

Selain itu, keberlanjutan industri dinilai sangat bergantung pada perlindungan pasar domestik. Menurutnya, produk impor dengan harga lebih murah berpotensi menggerus daya saing industri dalam negeri bilamana tidak dikendalikan.

“Kalau kemudian produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dan itu sejenis yang kita produksi dalam negeri itu tidak ditahan, saya kira akhirnya investasi itu tidak akan tahan lama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ristadi menggarisbawahi bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan padat karya dapat bertumbuh. Apabila demikian, maka aspek ketenagakerjaan akan tetap terjaga seiring aktivitas produksi yang terus berlangsung. 

Peluang dan Risiko

Di sisi lain, ekonom menilai kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko bagi kondisi perekonomian Tanah Air. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat sektor padat karya klasik seperti tekstil, garmen, dan alas kaki semestinya menjadi sektor terdepan yang menuai manfaat dari kebijakan ini.

Sektor tersebut dinilai memiliki ekosistem yang matang dan basis tenaga kerja yang besar, sehingga akan mampu merespons insentif pro-labor dengan cepat. Namun, pertumbuhan dinilai hanya dapat terjadi apabila pelaku industri di Tanah Air turut melakukan modernisasi teknologi.

“Tanpa itu, mereka [industri domestik] akan tetap kalah dari Vietnam dan Bangladesh,” terangnya kepada Bisnis.

Selain itu, sektor makanan dan minuman serta hilirisasi agro dinilai memiliki potensi pertumbuhan besar karena mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan permintaan yang lebih stabil. Tak hanya memiliki daya tawar ekspor, terdapat potensi nilai tambah apabila sektor ini diiringi hilirisasi.

Yusuf lantas menjelaskan potensi sektor lain seperti furnitur, kerajinan, dan mainan yang dinilai berpeluang tumbuh seiring pergeseran rantai pasok global. Permintaan dari pembeli internasional yang mencari alternatif selain China dipandang membuka ruang bagi Indonesia.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa sebagian sektor padat karya telah memasuki fase penurunan secara global. Tanpa peningkatan produktivitas, insentif berpotensi hanya akan memperpanjang masalah struktural.

“Kalau insentif hanya diberikan untuk mempertahankan tenaga kerja tanpa mendorong peningkatan produktivitas, kita hanya memperpanjang masalah,” imbuhnya.

Dari sisi implementasi, tantangan utama disebutnya terletak pada akses insentif yang dinilai masih kompleks dan tidak pasti. Banyak perusahaan enggan memanfaatkan skema yang ada karena risiko kepatuhan.

Risiko lain muncul dari potensi moral hazard. Menurut Yusuf, insentif berbasis jumlah tenaga kerja dapat mendorong perusahaan menambah pekerja tanpa meningkatkan efisiensi.

Sementara itu, dari perspektif fiskal, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Setiap insentif berarti pengurangan penerimaan negara, di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat dan beririsan dengan pos anggaran lainnya.

“Jadi kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi strategi pembukaan pasar dan penguatan daya beli,” tegas Yusuf.