Prodi Tidak Sesuai Kebutuhan Bakal Ditutup, Pakar: Bukan Solusi

Jakarta: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan ini disebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya penyesuaian pendidikan tinggi dengan dinamika industri dan pasar kerja.

Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Achmad Hidayatullah (Dayat), menilai kebijakan ini perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak keliru dalam membaca persoalan mendasar pendidikan di Indonesia. Menurutnya, narasi tersebut justru menunjukkan adanya kebingungan dalam melihat arah kebijakan pendidikan nasional.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang mendasarkan relevansi prodi semata pada kebutuhan industri berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Padahal, menurutnya, fungsi utama perguruan tinggi jauh lebih luas.

"Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja’. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban," ujar ayat, dalam keterangan resminya, Minggu, 26 April 2026. Prodi Pendidikan Terancam

Dayat menjelaskan, pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, terkait oversuplplu lulusan pendidikan juga problematis. Menurutnya, fenomena kekurangan guru masih terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Bahkan, dalam beberapa kasus, kebutuhan tenaga pengajar harus ditutup oleh aparat seperti TNI dan Polri sebagai solusi darurat. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada ketimpangan distribusi (maldistribution), bukan kelebihan jumlah lulusan.

"Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam," jelasnya.

Selain itu, lanjut Dayat, rendahnya serapan lulusan pendidikan, khususnya guru harus dibaca secara lebih komprehensif. Di sejumlah daerah perkotaan, misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun, namun tidak diimbangi dengan rekrutmen baru.

"Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja (tukin)," katanya. Penutupan Prodi Bukan Solusi Dayat juga menilai, jika logika tersebut terus digunakan, maka disiplin ilmu yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan. Kondisi ini dikhawatirkan mengarah pada komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan.

Ia menegaskan bahwa menutup prodi pendidikan bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pengalihan masalah atas ketidakmampuan negara menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja.

"Yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan justru mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan," terangnya.

Ilustrasi Pexels Rencana Penutupan Prodi Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan. Pihaknya mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Ia menambahkan, tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang. Dengan demikian, sisanya menjadi pengangguran terdidik.

"Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujar Badri, dikutip dari Antara, Minggu, 26 April 2026.

Badri mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

"Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan," tuturnya.