Sorong (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan sebanyak 48.200 rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurut dia, jumlah tersebut setara dengan 36,35 persen dari total rumah tangga di wilayah itu, atau lebih dari sepertiga warga yang telah memiliki rumah sendiri namun belum memenuhi standar kelayakan.
“Artinya mereka sudah punya rumah, tetapi kondisinya belum layak huni,” kata Amalia di Sorong, Senin.
Ia menjelaskan, permasalahan perumahan di Papua Barat Daya tidak hanya terkait kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian. Kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Kodam XIV bersinergi Pemprov Sulsel bangunan RLH/RTLH
Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Disusul Kabupaten Sorong sebanyak 8.627 rumah tangga.
"Sementara itu, jika dilihat dari persentase, Kabupaten Sorong Selatan mencatat angka tertinggi dengan hampir 80 persen rumah tangga yang telah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni," bebernya.
Kabupaten Maybrat juga tergolong tinggi dengan persentase mencapai 62,45 persen.
Amalia menambahkan, tingginya jumlah rumah tidak layak huni memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Baca juga: Maruarar: 80 persen anggaran PKP untuk bedah 400.000 RTLH
Data BPS menunjukkan Kota Sorong juga mencatat jumlah penduduk miskin terbesar di Papua Barat Daya, yakni sekitar 41.390 orang, diikuti Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 orang.
“Biasanya ada korelasi antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan di Papua Barat Daya.
Baca juga: Pemerintah targetkan bedah 15.000 RTLH di perbatasan rampung September
Menurut dia, jumlah tersebut setara dengan 36,35 persen dari total rumah tangga di wilayah itu, atau lebih dari sepertiga warga yang telah memiliki rumah sendiri namun belum memenuhi standar kelayakan.
“Artinya mereka sudah punya rumah, tetapi kondisinya belum layak huni,” kata Amalia di Sorong, Senin.
Ia menjelaskan, permasalahan perumahan di Papua Barat Daya tidak hanya terkait kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian. Kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Kodam XIV bersinergi Pemprov Sulsel bangunan RLH/RTLH
Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Disusul Kabupaten Sorong sebanyak 8.627 rumah tangga.
"Sementara itu, jika dilihat dari persentase, Kabupaten Sorong Selatan mencatat angka tertinggi dengan hampir 80 persen rumah tangga yang telah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni," bebernya.
Kabupaten Maybrat juga tergolong tinggi dengan persentase mencapai 62,45 persen.
Amalia menambahkan, tingginya jumlah rumah tidak layak huni memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Baca juga: Maruarar: 80 persen anggaran PKP untuk bedah 400.000 RTLH
Data BPS menunjukkan Kota Sorong juga mencatat jumlah penduduk miskin terbesar di Papua Barat Daya, yakni sekitar 41.390 orang, diikuti Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 orang.
“Biasanya ada korelasi antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan di Papua Barat Daya.
Baca juga: Pemerintah targetkan bedah 15.000 RTLH di perbatasan rampung September
