JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat. Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia mendesak Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin Maimoen.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang digelar secara daring pada Kamis (16/4/2026).
Forum yang dihadiri ketua dan sekretaris DPW se-Indonesia itu awalnya membahas persiapan musyawarah cabang (muscab), namun berkembang menjadi ajang kritik terhadap kinerja Sekjen.
Baca juga: Respons Mardiono soal Gejolak Internal PPP, Siap Tabayun ke Kader
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang justru menghambat jalannya organisasi.
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Dia juga menilai Sekjen tidak menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Baca juga: Ketua PPP Papua Barat ke Taj Yasin: Kalau Tak Sanggup, Silakan Legowo
Senada, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi meminta DPP segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak mengganggu kinerja partai.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat Eka Candra juga menekankan pentingnya percepatan konsolidasi menjelang agenda politik.
“Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan,” ujar Eka Candra.
Siapkan GugatanTidak hanya mendesak pergantian, gejolak di tubuh PPP juga ditandai dengan rencana langkah hukum dari kader daerah. Sejumlah DPW bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Taj Yasin dan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto.
Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara Rachmawati Badallah mengatakan pihaknya bersama kader lain tengah mempersiapkan gugatan perdata.
“Ketua-ketua wilayah saat ini sedang mempersiapkan gugatan perdata terhadap Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto. Ini merupakan akumulasi dari kekecewaan daerah atas munculnya surat-surat yang justru menimbulkan kegaduhan di internal partai,” ujar Rachmawati dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Baca juga: Bakal Digugat Perdata oleh Kader PPP, Taj Yasin: Saya Mengikuti Saja, Monggo Dilakukan
Menurut dia, langkah hukum tersebut telah melalui pembahasan matang bersama perwakilan daerah dan kini tengah disiapkan oleh tim hukum.
