Bank Indonesia-Pemerintah Luncurkan PINISI, Genjot Kredit ke Sektor Produktif

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia) sebagai langkah mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Inisiatif ini diharapkan menjadi jalur cepat untuk mengatasi hambatan intermediasi yang selama ini menahan laju ekonomi, sekaligus mendorong pencapaian target pertumbuhan di kisaran 5,4-5,5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa intermediasi menjadi kunci penting dalam menggerakkan sektor riil. Terutama untuk memperkuat UMKM, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah menilai ekonomi domestik masih memiliki ruang tumbuh yang kuat.

“Di tengah tantangan ekonomi global, walaupun perang belum selesai, dan juga Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi dan beberapa lembaga menilai probabiliti resesi Indonesia di bawah 5 persen,” ujar Airlangga dalam Kick Off PINISI di Kantor Pusat BI, Senin (27/4).

Ia memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang masih solid, mulai dari pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,11 persen hingga inflasi yang terkendali. Konsumsi domestik juga tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, pemerintah melihat masih ada tantangan dalam penyaluran kredit, khususnya untuk sektor produktif. Hingga 31 Maret, realisasi kredit program pemerintah baru mencapai Rp 78,39 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahun 2026. Kondisi ini menjadi salah satu alasan utama diluncurkannya PINISI.

Airlangga menegaskan, percepatan intermediasi dibutuhkan agar pembiayaan dapat mengalir lebih lancar ke sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, hingga ekonomi digital.

Untuk memastikan implementasi berjalan konkret, pemerintah dan BI menetapkan delapan fokus utama dalam program PINISI. Delapan fokus ini dirancang tidak hanya memperkuat pembiayaan, tetapi juga menyelesaikan hambatan struktural yang selama ini dihadapi dunia usaha.

Pertama, PINISI akan menjadi forum strategis untuk membangun kepercayaan (building confidence) pelaku usaha dalam mendorong perekonomian nasional. Kedua, dilakukan harmonisasi kebijakan dan program strategis antar kementerian dan lembaga agar selaras dengan kebijakan pembiayaan nasional.

Ketiga, program ini juga diarahkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural melalui fasilitasi temu bisnis (business matching) antara pelaku usaha. Keempat, PINISI memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Kelima, penguatan keuangan inklusif menjadi bagian penting guna mendorong ekonomi kerakyatan. Keenam, pertukaran serta pemanfaatan data intermediasi akan diperkuat sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi nasional.

Ketujuh, inovasi digital didorong untuk mempercepat intermediasi sekaligus mendukung digitalisasi ekonomi. Kedelapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan bahwa kondisi global saat ini masih penuh ketidakpastian. Tekanan berasal dari kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat hingga konflik geopolitik yang belum mereda.

“Dunia sering kita katakan tidak baik-baik saja dan bahkan semakin tidak pasti,” kata Perry.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu arus keluar modal serta menekan ketahanan eksternal Indonesia. Karena itu, sinergi kebijakan antara pemerintah, BI, dan pemangku kepentingan lain menjadi krusial untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Perry menekankan pentingnya membangun kepercayaan pelaku usaha sebagai fondasi utama dalam memperkuat intermediasi. PINISI diharapkan menjadi wadah strategis untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan proyek-proyek prioritas nasional.

Ia menyebut, tantangan utama saat ini adalah memastikan pembiayaan benar-benar tersalurkan ke sektor yang membutuhkan, sekaligus mendorong investasi agar terus meningkat.

BI menegaskan PINISI tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi harus menghasilkan realisasi konkret di lapangan. Mulai dari kesepakatan pembiayaan hingga implementasi proyek yang berdampak langsung pada perekonomian. “PINISI tidak berhenti pada diskusi,” tegas Perry.

Dengan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah berharap PINISI mampu mempercepat aliran pembiayaan, mengatasi hambatan struktural, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.