Mengapa Pemerintah Memburu Pajak dari Tol hingga Kendaraan Listrik?

Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen atas jasa jalan tol yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2028. Rencana ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak yang lebih adil. Landasan hukumnya pun sudah tersedia dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana jasa jalan tol tidak termasuk dalam daftar non-obyek PPN.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna menutup defisit APBN. Dengan asumsi total pendapatan jalan tol nasional mencapai Rp 42,47 triliun pada 2026, potensi PPN yang bisa diraup negara diperkirakan mencapai Rp 4,67 triliun per tahun. Selain itu, pemerintah memandang jalan tol sebagai jasa komersial yang memberikan manfaat ekonomi langsung atau nilai tambah kepada penggunanya, sehingga memenuhi kriteria sebagai obyek pajak konsumsi.

Namun, wacana ini memicu kekhawatiran besar terhadap efek domino ekonomi. Para pelaku usaha logistik memperingatkan bahwa PPN tol akan menaikkan biaya transportasi secara signifikan, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen akhir melalui kenaikan harga barang. Kebijakan ini dinilai kurang tepat sasaran karena jalan tol merupakan infrastruktur publik yang seharusnya didorong untuk menurunkan biaya logistik nasional, bukan justru dibebani pajak tambahan.

Momentum transisi energi Indonesia menghadapi tantangan baru dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Aturan ini menghapuskan pemandatan pajak 0 persen secara otomatis bagi kendaraan listrik (EV) yang sebelumnya menjadi magnet utama bagi konsumen untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Kini, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) untuk kendaraan listrik diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Penghapusan insentif otomatis ini dikhawatirkan akan menaikkan harga on-the-road kendaraan listrik sebesar 5 persen hingga 15 persen. Hal ini sangat krusial karena pasar EV di Indonesia masih dalam tahap awal pertumbuhan. Tanpa standar insentif minimum nasional, minat masyarakat untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan diprediksi akan menurun drastis. Kebijakan ini dinilai sebagai "regresi regulasi" yang dapat merusak ekosistem industri yang baru saja tumbuh.

Bagi masyarakat kecil seperti pengemudi ojek daring yang telah beralih ke motor listrik karena biaya operasional dan pajak yang ringan, wacana pajak baru ini dirasakan sebagai "perangkap". Mereka merasa terbebani di tengah situasi ekonomi yang sulit, terutama saat insentif yang menjadi alasan utama beralih ke energi hijau justru mulai dicabut.

Alasan mendasar di balik agresivitas pemerintah dalam mencari obyek pajak baru adalah tekanan luar biasa pada penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, otoritas fiskal merasa perlu merambah ke berbagai sektor yang memiliki potensi pemasukan besar namun selama ini belum tergarap optimal, termasuk jasa jalan tol dan penyesuaian pajak kendaraan listrik.

Selain kebutuhan anggaran, terdapat argumen mengenai keberlanjutan fiskal di tingkat daerah. Pemerintah daerah, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berpendapat bahwa pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan listrik, merupakan instrumen penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya yang juga dinikmati oleh para pengguna kendaraan listrik.

Tampak sekali, pemerintah saat ini terkesan "bingung" mencari sumber pendapatan sehingga mengabaikan konsistensi kebijakan. Inkonsistensi ini, terutama dalam hal insentif kendaraan listrik, dianggap dapat merusak kepercayaan pasar dan iklim investasi jangka panjang. Pemerintah disarankan untuk lebih fokus menekan kebocoran anggaran dan memperbaiki sistem subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, daripada membebankan pajak baru pada sektor-sektor yang sedang didorong pertumbuhannya.

Sejumlah pihak memperingatkan bahwa pengenaan PPN jalan tol dan pajak kendaraan listrik akan menjadi pemicu kenaikan inflasi (inflationary pressure). Tambahan beban pajak pada jalan tol secara otomatis akan meningkatkan biaya logistik nasional. Karena hampir semua rantai pasok barang di Indonesia menggunakan jalur darat, kenaikan biaya transportasi logistik akan langsung diteruskan pada harga pangan dan kebutuhan pokok di pasar.

Bagi pengguna jalan tol pribadi, tambahan PPN akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi mesin utama konsumsi nasional. Jika biaya mobilitas harian meningkat, masyarakat akan mengurangi pengeluaran di sektor lain, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Timing atau waktu penerapan pajak baru ini dinilai sangat tidak tepat mengingat kondisi ekonomi rakyat yang sedang tertekan akibat krisis energi global.

Strategi "jalan pintas" dengan mengenakan pajak pada layanan publik seperti tol dianggap tidak bijak oleh banyak kalangan. Pemerintah didorong untuk melakukan simulasi matang mengenai dampak sosial dan ekonomi sebelum benar-benar mengimplementasikan aturan tersebut pada 2028. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kebijakan ini tidak hanya akan memicu gaduh di tengah masyarakat, tetapi juga bisa menciptakan kelesuan ekonomi yang kontraproduktif terhadap target penerimaan negara itu sendiri.

Melihat besarnya penolakan terhadap PPN tol dan pajak EV, para ahli menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif sumber pendapatan lain yang lebih adil. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penerapan windfall tax untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA). Pajak ini menyasar keuntungan luar biasa yang didapat perusahaan akibat kenaikan harga komoditas global seperti minyak dan batubara, sehingga tidak langsung membebani rakyat kecil.

Selain itu, pemerintah diminta untuk lebih berani menargetkan pajak yang lebih besar pada kelompok konglomerat dan memperkuat kapasitas pajak melalui reformasi administrasi. Optimalisasi sistem perpajakan tanpa menambah obyek baru bagi masyarakat menengah ke bawah dinilai lebih berpihak pada prinsip keadilan sosial sesuai amanat konstitusi. Perbaikan sistem subsidi BBM agar tidak dinikmati oleh pengguna kendaraan mewah juga dipandang sebagai solusi yang lebih mendesak daripada memungut PPN tol.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak sangat bergantung pada kemauan politik (political will) untuk mengedepankan kepentingan umum. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan menutup defisit anggaran dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Tanpa adanya perbaikan pelayanan publik yang nyata dan konsistensi regulasi, rencana pajak-pajak baru ini hanya akan dianggap sebagai beban tambahan yang mencederai semangat resiliensi ekonomi yang selama ini digaungkan.