jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tokoh penegak hukum tanah air sekaligus Ketua Asosiasi Advokat dan Akuntan Forensik Indonesia (A3FI) Dr. Jan S Maringka, S.H., M.H menyampaikan pandangannya terkait kondisi dan tantangan dunia penegakan hukum di Indonesia.
Dia menekankan sistem keadilan merupakan sebuah ekosistem yang kompleks dan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk dapat berjalan secara optimal, ternasuk dari aparat penegak hukum itu sendiri.
BACA JUGA: Jan Maringka Sebut Prof Purnomo Yusgiantoro Berintegritas dan Punya Kapasitas, Sangat Pantas Pimpin IKAL Lemhannas
Jaksa Agung Muda 2017-2020 ini mengatakan dunia penegakan hukum tidak hanya melibatkan polisi, jaksa dan hakim saja dalam ekosistim peradilan kita, tetapi juga mencakup Advokat dan berbagai profesi lain yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.
Dalam praktiknya, sistem ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak sederhana.
BACA JUGA: Jan Maringka Tanggapi Jawaban JPU Atas Eksepsi Terdakwa Haji Halim
Sebagai Advokat, Managing Partner JM Lawfirm, dia menjelaskan sejumlah persoalan seperti potensi penyalahgunaan wewenang, perbedaan interpretasi hukum, hingga persoalan integritas menjadi perhatian serius dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan pola pikir yang saya sebut PITA sebagai satu kesatuan pada masing masing perangkat yang terlibat, yaitu sikap Profesional, Integritas, Transparan dan Akuntable dalam pelakaabaan tugasnya untuk memperkuat sistem yang ada agar mampu menjawab kebutuhan dan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh.
BACA JUGA: Pakar Hukum Pidana Minta Penegak Hukum Tunduk pada Putusan MK terkait Kewenangan BPK
Sehingga tidak ada lagi perlombaan untuk mendisplay hasil kejahatan tanpa ada kejelasan dan transparansi siapa pelaku kejahatan dan kapan kegiatan itu terjadi, atau hanya sekedar pengulangan dari nominal yang telah ada di tahun tahun sebelumnya.
Hal ini terlihat semakin jelas ketika para aparat berlomba menunjukkan kinerjanya dimuka Presiden namun trust publik semakin menurun dengan banyaknya perkara kasat mata yang tidak dapat diselesaikan
Dia mengatakan penegakan hukum adalah fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Jan, Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan, namun sering kali instrumen penegakan hukum berakhir antiklimaks di tangan lembaga legislatif bukan oleh diskresi dari Penegak hukum sendiri yang bermuara pada rasa keadilan dalam masyarakat.
"Namun, sistem ini harus terus diperbaiki agar mampu menjawab tantangan global dan memberikan rasa aman terhadap iklim investasi di dalam negeri,” ujar Jan Maringka, yang juga tenaga pengajar hukum internasional pada FH Unkris - Jakarta.
Lebih lanjut, dia menyoroti arti penting PITA dalam penugasan setiap aparat hukum. PITA merupakan singkatan dari profesional, instegritas transparansi dan akuntabitas.
PITA merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum kita.
Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum harus mampu bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.
Selain itu, Jan Samuel Maringka juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam proses penegakan hukum. Sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dinilai dapat meminimalkan kesalahan serta mempercepat proses penanganan perkara.
Dalam era modern saat ini, ia juga menggarisbawahi peran teknologi yang semakin penting dalam mendukung penegakan hukum. Penggunaan sistem digital, database modern, serta perangkat lunak canggih dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sehingga proses investigasi dan litigasi dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Tidak hanya itu, Jan Samuel Maringka turut menyoroti pentingnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat yang memahami hak dan kewajiban hukumnya akan lebih aktif dalam mendukung proses penegakan hukum serta mampu menghindari potensi pelanggaran.
“Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan adil. Edukasi hukum harus terus ditingkatkan,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa peran media dan perkembangan teknologi informasi turut membantu dalam memberikan gambaran nyata tentang dinamika penegakan hukum di lapangan.
Berbagai dokumentasi dan informasi yang beredar di ruang publik dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi semua pihak.
Jan Samuel Maringka menegaskan dunia penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan dan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hal ini penting agar sistem hukum tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, dia berharap seluruh pihak dapat terus berkomitmen untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, kerja sama yang baik antara semua elemen akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik di masa depan.
“Penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya ditunjukkan dari angka pelaku kejahatan yg diproses semakin meningkat, namun sebaliknya bagaimana angka kejahatan turun dan kesadaran hukum masyarajat meningkat, tentunya masalah ini bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Jan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
