Indonesia tengah memasuki bonus demografi yang menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa menuju negara maju dengan pertumbuhan delapan persen per tahun. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi dan relevan dengan industrialisasi strategis yang dituju.
Sayangnya, justru terjadi mismatch yang cukup tinggi antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Pengangguran terdidik tinggi pun tak terhindarkan sehingga mewacanakan kembali fokus relevansi pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Badri Munir Sukoco mengemukakan inisiatif Kemendiktisaintek untuk mengkaji program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan. Untuk melakukannya bisa saja dengan penutupan prodi yang tidak relevan dengan rencana pengembangan sektor strategis untuk mendukung industrialisasi oleh pemerintah.
“Perlu kebijakan bersama dan dukungan, termasuk dari rektor, agar ada kerelaan. Ada beberapa hal yang akan dieksekusi, prodi dipilah, dipilih, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi. Butuh prodi apa ke depan, lalu disusun bersama dan kajian bersama,” kata Badri pada Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang digagas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Kampus Udayana di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026) yang juga disiarkan secara daring.
Badri mengatakan untuk mendapatkan manfaat bonus demografi bagi kemajuan bangsa, rencana strategis Kemendiktisaintek diarahkan untuk mewujdukan pendidikan tinggi inklusif, adaptif, dan berdampak. Saat ini akses ke perguruan tinggi baru berkisar 32 persen bagi penduduk usia 19-24 tahun, padahal di tahun 2029 angka partisipasi aksar (APK) PT ditargetkan 38,04 persen.
Badri mengatakan, butuh 1,4 juta-1,5 juta penduduk berusia 19-24 tahun untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Namun, di sisi lain masih ada mismatch lulusan perguruan tinggi dan penyerapan industri.
Tiap tahun perguruan tinggi memproduksi lulusan 1,9 juta orang, sekitar 1,7 juta orang di antaranya sarjana dan diploma. Namun, mereka sulit untuk masuk pasar kerja.
Apalagi pemerintah pada Agustus 2025 menetapkan delapan industri strategis yang akan dikembangkan yaitu pangan, kesehatan, energi, maritim, pertahanan, digitalisiasi: AI dan semikonduktor, manufaktur dan material maju, serta hilirisasi dan industrialisasi. Langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menuju 8 persen ini membutuhkan kesiapan tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi yang mumpuni.
Menurut Badri, ada mismatch prodi di PT dengan kebutuhan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Menurut statistik pendidikan tinggi, justru prodi ilmu sosial mencapai 60 persen, yang paling banyak prodi kependidikan (keguruan).
Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja, sementara industrinya tidak dibangun, adalah sebuah kesalahan logika yang fatal.
“Tiap tahun prodi pendidikan meluluskan 490.000 orang, sedangkan pada saat yang sama pasar kerja untuk guru di masa depan dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 23.000 orang. Sisanya jadi pengangguran terdidik,” kata Badri.
Badri juga menyorot prodi pendidikan kedokteran. Di tahun 2028 saja sudah terjadi over supply lulusan jika memakai standar minimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Apalagi jika distribusi di daerah tidak tepat.
“Saat ini perguruan tinggi di Indonesia sebagian besar menggunakan strategi market driven, sehingga membuka prodi yang sedang laris. Terjadilah over supply,” kata Badri.
Badri menyebut ada inisiatif pemerintah yang mungkin bakal segera dieksekusi untuk menutup prodi yang tidak relevan. Tetapi bisa juga dengan menerapkan interdisciplinary dengan prodi mayor dan minor. Bisa saja mahasiswa mengambil ilmu teknis sebagai mayor, lalu minornya manajemen. Atau mahasiswa kedokteran mengambil minor manajemen.
“Jadi prodi disesuaikan dan dikembangkan dengan industri. Untuk ini, perlu ada kerelaan rektor mengkaji dan menyesuaikan agar relevan. Sebab, kampus adalah rumah kedua bagi Generasi Emas 2045. Kita harus memastikan bonus demografi menjadi lompatan kemajuan dan bukan jadi beban sejarah,” kata Badri.
Terkait wacana penutupan prodi di perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri, Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan rencana yang digagas Kemendiktisaintek ini sangat bersifat rencana jangka pendek. Rencana ini mencerminkan visi jangka pendek mengikuti kehendak pasar dan industri.
“Tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian teknis tertentu tetapi cenderung meredusir makna pendidikan dalam arti sebenarnya,” kata Didik.
Lebih lanjut, Didik menekankan pendidikan bukan sekadar menempa manusia memiliki keterampilan tetapi merupakan proses holistik dan mendalam untuk mencapai “menjadi manusia” seutuhnya. Pendidikan adalah upaya “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri manusia” agar dia mencapai martabat, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
“Artinya, pendidikan bukan sekadar mengisi ilmu di kepala dan keterampilan fisik tetapi membentuk manusia seutuhnya. Seorang manusia menjadi manusia seutuhnya melalui proses berpikir, merasakan, memilih nilai dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pendidikan adalah ruang dan proses pembentukan itu,” kata Didik.
Didik mengatakan, perguruan tinggi harus menjaga ruang bagi ilmu-ilmu yang mungkin belum memiliki “nilai ekonomi langsung”, tetapi memiliki nilai peradaban jangka panjang. Jika pendidikan tinggi direduksi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, artinya hal tersebut mempersempit makna pendidikan itu sendiri.
“Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif, tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar,” katanya.
Ilmu murni atau ilmu dasar, kata Didik, pada saat ini memang sedang tidak atau jauh kaitan urusannya dengan industri. Lebih jauh lagi, negara yang meninggalkan ilmu murni akan kehilangan kedaulatan intelektualnya. Dampaknya yaitu akan bergantung pada pengetahuan yang diproduksi di luar, menjadi konsumen teknologi, bukan pencipta - seperti kondisi saat ini. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi persoalan kemandirian bangsa.
Menurut Didik, perguruan tinggi negeri yang utama juga sudah terseret arus logika pasar seperti ini. Kampus-kampus PTN besar disebutkan sudah menyebar jaringannya ke Jakarta dan kota besar untuk menawarkan ilmu praktis, yang tidak ada hubungan dengan peningkatan ilmu yang mendalam.
“Kementerian tugasnya harus visioner dengan menguatkan ekosistem. Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna,” kata Didik.
Secara terpisah, praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengatakan penyelarasan antara kampus dan dunia kerja adalah keniscayaan. Referensi global dari McKinsey Global Institute maupun World Economic Forum jelas menunjukkan bahwa disrupsi pekerjaan tengah terjadi.
“Jika penutupan prodi dilakukan, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup? Jangan sampai penutupan prodi didasarkan pada 'perasaan' atau selera birokrasi sesaat. Kebijakan seperti ini akan membuat tergelincir menjadi instrumen persaingan tidak sehat antarkampus dalam memperebutkan mahasiswa, ketimbang sebuah perbaikan mutu,” ujar Indra.
Menurut Indra, banyak prodi yang dianggap tidak relevan sebenarnya hanya menjadi korban dari ketiadaan visi industri pemerintah. “Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja, sementara industrinya tidak dibangun, adalah sebuah kesalahan logika yang fatal,” ucap Indra.
