Banyuwangi, tvOnenews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupaten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.
Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Rabu (27/05/2026).
“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.
“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi, seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.
“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.
