Dedi Mulyadi Dorong Ekonomi Produksi untuk Tekan Ketimpangan di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya transformasi ekonomi berbasis produksi sebagai strategi utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Senin (27/4).

“Ekonomi produksi itu terkuat, secara ekonomi berbasis keadilan. Distribusi ekonomi harus merata, kemudian menghilangkan ketimpangan dan meningkatkan produksi,” kata Dedi Mulyadi.

Ia menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kunci dalam mendorong ekonomi produksi di Jawa Barat. Menurutnya, petani tidak boleh lagi berada dalam posisi lemah dalam rantai ekonomi.

“Petani jangan jadi subjek yang lemah, pedagang juga jangan bergantung. Sektor produksi pertanian harus kembali dengan alat-alat yang diperlukan,” katanya.

Untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian, Dedi menekankan pentingnya penggunaan bibit unggul dan sistem pemupukan yang tepat. Selain itu, infrastruktur penunjang juga harus diperkuat secara menyeluruh.

“Bibitnya harus baik, pemupukannya harus baik, kemudian seluruh jaringan infrastrukturnya, dari kebutuhan air, jalan sampai pemasaran, pasarnya harus baik,” jelasnya.

Ia menilai bahwa perbaikan sektor hulu hingga hilir akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil produksi dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti pentingnya efisiensi biaya hidup masyarakat. Ia menyebut bahwa pembangunan ekonomi harus berdampak langsung pada penurunan biaya hidup di Jawa Barat.

“Dengan budaya yang baik, infrastruktur yang baik, maka biaya hidup di Jawa Barat harus murah,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi produksi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) akan mempercepat terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Seluruh lintas pemangku kepentingan harus memiliki kemampuan ekonomi dan mendorong ekonomi produksi,” katanya.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan sosial di berbagai wilayah.