EtIndonesia. Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan sekutu demokrasi lainnya tengah menggelar latihan militer gabungan terbesar dalam sejarah di kawasan Indo-Pasifik, yaitu “Balikatan”. Analis menilai bahwa sebelumnya latihan ini lebih berfokus pada AS dan Filipina, namun kini “partisipasi resmi” Pasukan Bela Diri Jepang menandai terbentuknya kerangka keamanan trilateral.
Latihan multinasional “Balikatan” yang dipimpin AS dan Filipina dimulai pada 20 April dan berlangsung selama tiga minggu, terutama di perairan sekitar Laut Tiongkok Selatan. Selain tujuh negara peserta termasuk AS, Filipina, dan Jepang, terdapat pula 17 negara sebagai pengamat. Total personel mencapai lebih dari 17.000 orang—terbesar sepanjang sejarah.
Pihak AS menegaskan bahwa latihan ini menunjukkan komitmen terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Skala pengerahan pasukan kali ini termasuk yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak akan terpengaruh oleh konflik di Timur Tengah.
Letnan Jenderal Marinir AS Christian Wortman menyatakan: apa pun tantangan di belahan dunia lain, AS tetap fokus pada Indo-Pasifik dan komitmennya terhadap Filipina tidak akan goyah.
Latihan Berubah Jadi Strategi MultilateralSkala dan isi latihan kini meningkat, tidak lagi sekadar latihan bilateral rutin, tetapi berkembang menjadi pengaturan multilateral yang lebih realistis dan terintegrasi secara strategis.
Seorang analis dari Taiwan menyebut latihan ini jelas ditujukan untuk menghadapi ekspansi militer Partai Komunis Tiongkok (PKT). Jika terjadi konflik di Laut Tiongkok Selatan atau Selat Taiwan, latihan ini menunjukkan kesiapan dan tekad AS, Jepang, dan Filipina untuk merespons.
Pihak PKT menanggapi dengan mengatakan bahwa penguatan aliansi keamanan hanya akan “membakar diri sendiri”.
Namun analis menilai pernyataan itu menyesatkan, karena negara lain justru sedang melakukan langkah pencegahan.
Analis keamanan Su Tzu-yun menyebut bahwa pada hari yang sama dengan latihan Balikatan (20 April), kapal induk Liaoning milik Tiongkok bergerak ke Laut China Selatan sebagai bentuk tandingan. Ia menilai PKT sedang berupaya memperluas kekuatan maritimnya keluar dari rantai pulau pertama.
Dengan meningkatnya kerjasama keamanan Jepang dan Filipina, tekanan militer terhadap PKT kini membentang dari Laut China Timur, Selat Taiwan, hingga Laut China Selatan.
Kunjungan Presiden Taiwan DibatalkanPada saat yang sama, Presiden Taiwan Lai Ching-te awalnya dijadwalkan mengunjungi negara sahabat di Afrika, Eswatini, pada 22 April. Namun perjalanan itu dibatalkan setelah PKT menekan negara ketiga yang menjadi jalur penerbangan.
Lai menyatakan penyesalan atas tekanan tersebut, dan menegaskan hubungan Taiwan dengan Eswatini tidak akan terpengaruh, bahkan akan semakin kuat di bawah tekanan eksternal.
Ia juga menyerukan persatuan lintas partai di dalam negeri untuk menghadapi tindakan Tiongkok yang merusak stabilitas kawasan dan melanggar kedaulatan Taiwan.
Kecaman dari AS dan TaiwanLegislator Taiwan dari berbagai partai mengecam tindakan PKT, dan Komite Urusan Luar Negeri serta Pertahanan juga mengesahkan resolusi kecaman.
Kunjungan luar negeri pertama seorang kepala negara Taiwan yang dibatalkan karena campur tangan PKT memicu kritik keras. Pihak pemerintah menilai tindakan PKT sebagai “berjabat tangan di depan, menusuk dari belakang”.
Pada 23 April, Direktur American Institute in Taiwan, Raymond Greene, menyebut ini sebagai contoh intimidasi PKT terhadap Taiwan dan mitra internasionalnya.
Ia mengatakan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan sistem penerbangan internasional dan ancaman terhadap perdamaian global.
Departemen Luar Negeri AS juga mengecam negara-negara yang tunduk pada tekanan Tiongkok dan meminta Beijing menghentikan tekanan terhadap Taiwan.
Sikap PKT dan Respons TaiwanMenanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri PKT dan Kantor Urusan Taiwan tidak hanya tidak menyangkal tekanan tersebut, tetapi juga menyatakan bahwa “tidak ada Presiden Republik Tiongkok di dunia”.
Juru bicara Dewan Urusan Daratan Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan bahwa sikap PKT sebenarnya sudah jelas sejak lama—tidak mengakui keberadaan Republik Tiongkok.
Ia memperingatkan politisi dalam negeri agar tidak lagi memiliki ilusi terhadap kebijakan OJT , karena hal tersebut tidak realistis.
Dewan Urusan Daratan menyerukan agar para politisi berhenti berkhayal tentang kebijakan PKT . Menjelang kemungkinan pertemuan tingkat tinggi AS–Tiongkok, isu Taiwan kembali memanas, memperlihatkan persaingan kedua negara semakin terbuka.
Laporan disusun oleh NTD News Weekly.
