Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menggelar upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam upacara tersebut, Bima Arya Sugiarto bertindak sebagai inspektur upacara. Ia menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi daerah sebagai salah satu tantangan utama yang harus segera diselesaikan.
Menurut Bima Arya, otonomi daerah yang telah berjalan selama tiga dekade merupakan proses yang terus dievaluasi dan disempurnakan agar tetap berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga :
Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pemda Terbaik“Otonomi daerah sudah berlangsung 30 tahun dan ini adalah proses yang tidak pernah berhenti untuk dievaluasi dan disempurnakan. Karena kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah harus disertai dengan kapasitas, tanggung jawab, dan integritas,” ujar Bima.
Ia menambahkan bahwa tanpa kapasitas dan integritas yang memadai, pelaksanaan otonomi daerah berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya juga menyoroti tiga tantangan utama yang harus dihadapi oleh para kepala daerah, yakni tantangan geopolitik, pengawalan program prioritas, serta kemampuan dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Faktor kepemimpinan lokal itu yang utama. Tidak selalu popularitas diiringi oleh kapasitas, sehingga perlu terus ditingkatkan kualitasnya,” tambahnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Melalui tema tersebut, pemerintah berharap seluruh daerah dapat berperan aktif dalam mendukung visi pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam momentum tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga mencatat sebanyak 29 kepala daerah yang meraih nilai tertinggi dalam laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
