Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupaten dengan status 'Kinerja Tinggi' dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelumnya di 2025, Kemendagri juga pernah menetapkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia.
Sementara itu, tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Terdapat 606 indikator penilaian yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di Jakarta, hari ini .
"Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan dibalik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan," kata Bima Arya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.
"Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. Insyaallah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan," ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan, dan kesehatan.
"Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan," kata Ipuk.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat 606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif," ungkap Budi.
Persentase penduduk miskin juga terus menurun. Angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa pandemi COVID-19 yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), dan 6,13 (2025).
"Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Pendapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3," tutur Budi.
Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.
"Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA," tutupnya.
(ega/ega)
