Ramallah (ANTARA) -
Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa, Minggu, mengatakan gencatan senjata Gaza belum sepenuhnya diterapkan dan menuding Israel memberlakukan "blokade ekonomi" untuk menghambat pembentukan negara Palestina.
Berbicara kepada awak media di Kota al-Bireh, Tepi Barat, Mustafa mengatakan gencatan senjata "belum 100 persen tuntas," serta menambahkan bahwa berbagai insiden masih terus terjadi di wilayah kantong tersebut setiap harinya.
Mustafa menekankan kebutuhan mendesak untuk membuka seluruh perlintasan guna memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan, dilanjutkan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan kembali.
Dia berharap pasukan Israel menarik diri dari Gaza sesegera mungkin.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu, ketegangan masih berlanjut di Jalur Gaza di tengah laporan serangan udara Israel. Ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian tersebut, termasuk pengiriman bantuan dan penarikan pasukan militer, masih tersendat.
Sementara itu, Mustafa menuduh Israel mengintensifkan tekanan politik, keamanan, dan ekonomi di Tepi Barat, bersamaan dengan aktivitas permukiman yang terus berlanjut.
Dia mengatakan Israel telah menahan pendapatan bea cukai Palestina selama setahun terakhir.
"Kami hidup tanpa pendapatan dari bea cukai dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama kami," tutur Mustafa.
Dia menyebut langkah tersebut sebagai "pendudukan ekonomi," dan menyatakan kepemimpinan Palestina sedang bekerja sama dengan berbagai pihak internasional untuk mendesak Israel agar mencairkan dana tersebut.
Sejak akhir 2021, Otoritas Palestina tidak mampu membayar gaji penuh kepada pegawai sektor publik, dengan pembayaran berkisar antara 50 persen hingga 80 persen dari upah bulanan.
Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammed Mustafa, Minggu, mengatakan gencatan senjata Gaza belum sepenuhnya diterapkan dan menuding Israel memberlakukan "blokade ekonomi" untuk menghambat pembentukan negara Palestina.
Berbicara kepada awak media di Kota al-Bireh, Tepi Barat, Mustafa mengatakan gencatan senjata "belum 100 persen tuntas," serta menambahkan bahwa berbagai insiden masih terus terjadi di wilayah kantong tersebut setiap harinya.
Mustafa menekankan kebutuhan mendesak untuk membuka seluruh perlintasan guna memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan pasokan bantuan, dilanjutkan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan kembali.
Dia berharap pasukan Israel menarik diri dari Gaza sesegera mungkin.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober tahun lalu, ketegangan masih berlanjut di Jalur Gaza di tengah laporan serangan udara Israel. Ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian tersebut, termasuk pengiriman bantuan dan penarikan pasukan militer, masih tersendat.
Sementara itu, Mustafa menuduh Israel mengintensifkan tekanan politik, keamanan, dan ekonomi di Tepi Barat, bersamaan dengan aktivitas permukiman yang terus berlanjut.
Dia mengatakan Israel telah menahan pendapatan bea cukai Palestina selama setahun terakhir.
"Kami hidup tanpa pendapatan dari bea cukai dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama kami," tutur Mustafa.
Dia menyebut langkah tersebut sebagai "pendudukan ekonomi," dan menyatakan kepemimpinan Palestina sedang bekerja sama dengan berbagai pihak internasional untuk mendesak Israel agar mencairkan dana tersebut.
Sejak akhir 2021, Otoritas Palestina tidak mampu membayar gaji penuh kepada pegawai sektor publik, dengan pembayaran berkisar antara 50 persen hingga 80 persen dari upah bulanan.
