FAJAR, GOWA — Pemerataan pembangunan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) ke-30 di Kabupaten Gowa. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjawab ketimpangan pembangunan.
Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Senin, 27 April 2026 itu, dipimpin langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menekankan pentingnya koordinasi lintas level pemerintahan.
Peringatan OTODA tahun ini tidak sekadar seremoni, melainkan refleksi atas peran otonomi daerah dalam mempercepat pembangunan yang merata. Pemerintah daerah dituntut mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tanpa koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan tidak akan dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Ia menjelaskan, otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di berbagai wilayah.
Dalam konteks itu, tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” dinilai menjadi penegasan bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung visi pembangunan nasional melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan bertanggung jawab.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah langkah strategis juga menjadi penekanan, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, hingga reformasi birokrasi berbasis hasil yang diperkuat melalui digitalisasi pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kemandirian fiskal, memperkuat kolaborasi antarwilayah, serta memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial dapat terpenuhi secara optimal.
“Tujuan utama pembangunan adalah memastikan terpenuhinya layanan dasar masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah,” ungkapnya.
Di tengah tantangan global, pemerintah daerah juga diharapkan adaptif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta penguatan sektor UMKM.
Tak kalah penting, aspek tata kelola pemerintahan turut menjadi perhatian melalui dorongan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
“Reformasi birokrasi harus diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan agar setiap penggunaan dana benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegasnya.
Melalui peringatan ini, Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, para pimpinan SKPD, serta jajaran ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.(an)
