REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh pendanaan baru senilai sekitar Rp1,3 triliun pada awal 2026. Dana ini digunakan untuk memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.
Pendanaan tersebut terdiri atas fasilitas term loan Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fasilitas sebesar 30 juta dolar AS dari FinDev Canada, serta perpanjangan fasilitas Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.
Baca Juga
IIF Sebut ESG Kini Jadi Penentu Investasi Infrastruktur
Infrastruktur EV di Ibu Kota Kian Lengkap, Pemprov DKI Jakarta Apresiasi PLN
Merangin Usulkan Peningkatan Infrastruktur Pertanian ke Kementan
IIF menyatakan tambahan dana ini menjadi bagian dari strategi memperluas kapasitas pembiayaan. Perusahaan juga tengah memproses tambahan pendanaan hingga Rp5 triliun untuk mendukung pipeline proyek.
Presiden Direktur IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan, pendanaan ini mencerminkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap sektor infrastruktur nasional. “Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia,” kata Rizki, Senin (27/4/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Rizki menyebut selama 16 tahun beroperasi, IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan. Tambahan pendanaan diharapkan memperluas kontribusi, terutama pada proyek yang mendukung ekonomi rendah karbon.
Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo mengatakan, diversifikasi sumber pendanaan juga membantu menekan biaya dana perusahaan. “Hal ini memungkinkan kami menawarkan suku bunga pembiayaan yang lebih kompetitif kepada klien,” ujarnya.
Selain pembiayaan langsung, IIF juga mengembangkan solusi pembiayaan lain seperti credit enhancement. Skema ini memungkinkan pengembang mengakses pasar modal melalui penerbitan obligasi atau sukuk.
Selain itu, IIF mulai memperluas pembiayaan ke sektor strategis, termasuk proyek infrastruktur kesehatan. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong mobilisasi modal swasta untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan dan net zero emissions pada 2060.
