Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang baru, Dudung Abdurachman, menyatakan akan membuka layanan laporan dan pengaduan masyarakat selama 24 jam penuh.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah memperkuat fungsi KSP sebagai penghubung antara publik dan pemerintah sekaligus alat monitoring pelaksanaan program nasional.
“Saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga,” kata Dudung usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menegaskan, KSP akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai rencana dan tidak terhambat persoalan birokrasi.
“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” ujarnya.
Dudung juga meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintah agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat, dan seluruh kelembagaan,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo Subianto Presiden RI menyampaikan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama.
Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan.
Kedua ada ketahanan energi dengan peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
Ketiga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Alokasi anggarannya mencapai Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberikan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan tuberkulosis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta meningkatkan fasilitas kesehatan.
Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP). Ribuan KMDP telah terbentuk untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar KMDP dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah.
Ketujuh, menjaga kedaulatan bangsa dengan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
Selain itu, program 3 juta rumah rakyat terus didorong melalui berbagai skema antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di desa, kota, dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. (lea/saf/ham)
