Bandung, tvOnenews.com — Langkah cepat ditunjukkan Dedi Mulyadi dalam merespons persoalan ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak langsung dengan menghubungi Menteri PAN-RB untuk memastikan kejelasan pembayaran gaji yang hingga kini belum diterima para guru dan pegawai honorer.
Diketahui, sebanyak 3.823 guru dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat belum menerima gaji sejak Maret 2026. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menilai situasi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan telah mencoba menghubungi Menteri PAN-RB Rini Widyantini untuk meminta kejelasan regulasi yang menjadi penghambat pencairan gaji honorer.
“Saya sudah WhatsApp Bu Menpan, belum dijawab,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).
Langkah ini menunjukkan komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memperjuangkan hak para tenaga honorer, khususnya guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga penjaga sekolah yang terdampak langsung.
Anggaran Ada, Tapi Terhambat RegulasiMenurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, persoalan utama bukan pada ketersediaan anggaran. Ia menegaskan bahwa kas daerah Jawa Barat sebenarnya dalam kondisi mampu untuk membayarkan gaji para honorer tersebut.
Namun, pembayaran belum bisa dilakukan karena adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya melalui surat edaran Kementerian PAN-RB.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kejelasan aturan agar langkah pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalau kita bayar tanpa dasar aturan yang jelas, nanti justru disalahkan,” tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dampak Serius bagi Dunia PendidikanGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti dampak besar dari tertahannya gaji honorer terhadap aktivitas pendidikan di sekolah.
Tenaga honorer yang terdampak meliputi:
-
Guru honorer
-
Tenaga tata usaha (TU)
-
Petugas kebersihan
-
Petugas keamanan sekolah
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, keberadaan mereka sangat vital dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Tanpa mereka, operasional sekolah bisa terganggu.
