Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai transformasi program studi (prodi) di perguruan tinggi lebih tepat dibandingkan penutupan massal, seperti yang diwacanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Hetifah menegaskan, perguruan tinggi tidak boleh dipandang semata sebagai pemasok tenaga kerja. Menurutnya, kebijakan terkait prodi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berbasis kajian akademik yang kuat.
Advertisement
"Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa," kata Hetifah dalam keterangannya, Senin.
Ia menjelaskan, prodi yang dinilai kurang relevan seharusnya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kebudayaan lokal.
Menurut Hetifah, orientasi efisiensi yang berlebihan justru berisiko mempersempit ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Karena itu, ia mendorong evaluasi prodi dilakukan secara berkala dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
"Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen," ujarnya.
