jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, pada Senin (27/4/2026).
Menurut Nanik, dirinya dipanggil oleh Gibran untuk menerima arahan mengenai keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Dokter Koko Jelaskan Pentingnya MBG: Kunci Kualitas SDM Indonesia Emas 2045
"Saya baru dipanggil Pak Wapres, membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik melalui siaran pers BGN.
Nanik menuturkan Wapres Gibran pada pertemuan itu menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kehigienisan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG. Wapres ke-14 RI itu mewanti-wanti soal penanganan sisa makanan.
BACA JUGA: Di Depan Warga Tondano, Mendikdasmen Sodorkan Bukti MBG Tidak Sedot Dana Pendidikan
Menurut Nanik, Wapres Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur untuk mencegah kontaminasi silang.
"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," tutur Nanik.
BACA JUGA: Bersalaman dengan Nanik BGN, Presiden Prabowo Perintahkan SPPG Jelek Ditertibkan
Lebih lanjut mantan wartawan itu menceritakan soal latar belakang Wapres Gibran sebagai pengusaha katering.
Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pun diyakini sangat memahami standar operasional prosedur (SOP) dapur demi menjaga gizi maupun kualitas makanan yang layak dan aman dikonsumsi.
"Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres (Gibran, red) paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," ucap Nanik.
Selain memberikan arahan menganai keamanan pangan, Gibran juga menyampaikan masukannya tentang Program MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Masukan itu didasari temuan dari kunjungan kerja Gibran di Papua yang ternyata tergolong daerah dengan banyak kabupaten belum memiliki SPPG.
Nanik mengatakan Wapres Gibran mendorong BGN menggandeng badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggunakan skema program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) guna mendukung infrastruktur MBG.
“Dari CSR mereka (BUMN, red) bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutur Nanik.(jpnn.com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
