Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang berdampak untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Hal itu dia ungkapkan usai rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga," katanya kepada awak media.
Cak Imin mengatakan, program tersebut memiliki dampak yang konkret terhadap masyarakat karena telah ditempatkan sebagai skala prioritas.
Menurutnya, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.
Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Cak Imin menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.
Baca Juga
- Cak Imin: 1,36 Juta Warga RI Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
- Pemerintah Kejar Nol Kemiskinan Ekstrem 2026, Sisa 2,2 Juta Penduduk
- Janji Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Kemiskinan Belum Ditepati
Secara khusus, MBG yang dinaungi Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah berkontribusi untuk 60 juta penerima manfaat.
Cak Imin menyampaikan, selain MBG, strategi pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga dinilai berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
"Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya.
Efisiensi anggaran, kata dia, juga mengoptimalkan penyaluran dana agar tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Hal ini dinilai mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tandasnya.
