Jakarta: Merespons perubahan dinamika geopolitik global, Pemerintah Republik Indonesia tengah meramu regulasi strategis untuk mengakomodasi pendirian pusat keuangan (financial center) atau fasilitas pengelolaan dana kekayaan keluarga (family office) di Bali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 27 April 2026 menegaskan pergeseran konstelasi geopolitik saat ini menjadikan Bali sebagai destinasi investasi yang sangat menarik.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mempersiapkan dan meninjau sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi permintaan pendirian ekosistem keuangan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah sedang mempersiapkan dan meninjau sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi permintaan pendirian ekosistem keuangan tersebut.
Terkait mekanisme pengelolaannya, Airlangga menggarisbawahi operasional financial center secara prinsip akan dikelola profesional oleh entitas non-pemerintah.
“(Pengelolaannya) non-pemerintah, tetapi kalau danantara pengelola boleh juga,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Respons tekanan di sektor riil Di luar isu financial center, Airlangga menambahkan pemerintah kini tengah berupaya bergerak cepat merespons tekanan di sektor riil.
Menjawab keluhan terkait naiknya harga di tingkat produsen, khususnya pada industri kemasan plastik, Airlangga memastikan bahwa pemerintah akan segera membahas rancangan stimulus.
Ia megatakan pembahasan langkah dan penyelesaian tersebut akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perekonomian Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 28 April 2026 mendatang.
