Lumpuhnya Selat Hormuz dan Momentum Pupuk Hijau Indonesia

Krisis energi dunia masih terjadi sejak pecah konflik di Timur Tengah dan blokade Selat Hormuz akhir Februari lalu. Jika berlanjut, situasi ini akan berdampak terhadap rantai pasok pangan yang memicu gejolak harga. 

Penyebabnya adalah suplai pupuk yang tersendat. Ini terlihat dari harga pupuk urea (berbasis nitrogen) di pasar spot melonjak hampir dua kali lipat, dari US$360 per ton (Desember 2025) ke US$708 (April 2026). Hal ini mengingat 30% suplai pupuk dunia diproduksi di negara sekitar teluk seperti Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Iran.

Masalahnya, Indonesia amat bergantung pada pupuk dari luar negeri. Pada 2025, Indonesia mengimpor 8,5 juta ton pupuk. Jumlah ini setara 57% dari total kebutuhan domestik sebesar 14,8 juta ton. Sesungguhnya merupakan ironi, lantaran kapasitas realisasi Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) mencapai 12,2 juta ton pada 2024. 

Negara asal pupuk terbesar ke Indonesia antara lain Rusia (1,8 juta ton), Kanada (1,7 juta ton), Tiongkok (1,4 juta ton), Mesir (0,9 juta ton), dan Australia (0,3 juta ton). Meski Indonesia tidak bergantung pada suplai pupuk dari Timur Tengah, tapi nyatanya seretnya suplai pupuk dan migas dari negara-negara tersebut punya efek domino yang serius.

Pupuk kimia berbasis nitrogen seperti urea, Nitrogen-Posfor-Kalium (NPK), dan amonia esensial penting untuk pertumbuhan tanaman karena mudah diserap. Produksi pupuk sangat bergantung pada gas alam sebagai sumber energi. 

Kenaikan harga pupuk juga disebabkan oleh naiknya harga gas alam akibat gangguan terhadap 37% produksi dunia dari Iran, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Belum ditambah dengan fakta sebagian storage facility Ras Laffan dan Mesaieed di Qatar tak luput dari hantaman rudal Iran.

Masalahnya, Indonesia juga tidak bisa bergantung pada Tiongkok, negara pengekspor pupuk ketiga terbesar ke Indonesia. Akibat krisis di negara Teluk, Tiongkok kini membatasi ekspor pupuk demi ketahanan suplai pupuk dalam negeri. 

Potret suram akibat seretnya suplai pupuk sudah bisa kita lihat di Brasil dan India. Di dua negara ini, kelangkaan pupuk telah menyebabkan lonjakan harga dan mengancam hasil panen sumber karbohidrat utama, seperti gandum dan jagung. 

Kondisi lebih parah bahkan terjadi di India. Selain pupuk sukar diperoleh, produk gas alam seperti LNG juga sudah tidak tersedia di pasar. Alhasil sejumlah pabrik telah menghentikan aktivitas produksi sepenuhnya. 

Dampak hilangnya suplai kedua input ini bisa merembet terhadap kenaikan harga pangan seperti padi, jagung, kedelai, cabai. Anggaran subsidi membengkak akibat kompensasi selisih harga pupuk yang terus naik harganya. 

Kondisi seperti di India mulai dirasakan petani di Indonesia. Para petani kesulitan mencari pupuk subsidi saat masa panen pada tahun ini. Jika ketahanan energi dan swasembada pangan adalah dua pilar utama dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo, maka dua pilar tersebut kini sedang terguncang hebat. 

Guncangan itu mulai tercermin dalam harga dan ketersediaan pupuk di pasar domestik. Ironisnya, di tengah kelangkaan pupuk di tingkat petani, Indonesia malah berencana mengirimkan pupuk urea ke tiga negara sebesar 1,5 juta-2 juta ton pupuk, negara tersebut antara lain adalah Filipina, Australia, dan India.

PT Pupuk Indonesia Holding (PIHC) memproduksi 97% produksi pupuk nasional. Namun pupuk urea yang diproduksi menggunakan SMR (Steam Methane Reforming) gas alam/metana (CH4). PIHC juga memproduksi amonia (non-pupuk) yang 25% di antaranya ditujukan untuk pasar ekspor. Secara domestik, 12,1% gas alam yang diproduksi di Indonesia digunakan untuk produksi pupuk atau sekitar 680 BBTUD (Billion British Thermal Units per Day). 

Pada 2024, PIHC memproduksi 7,7 juta ton pupuk urea dan 5,8 juta ton amonia. Dalam satu tahun, emisi yang dilepaskan mencapai 12,7 juta ton CO2 setara 3% dari total emisi industri pengolahan manufaktur pada 2023. 

Dengan ketergantungan pada gas alam sebagai bahan baku, PIHC dan produksi pupuk nasional rentan terhadap gangguan pasokan gas alam cair seperti yang terjadi saat ini. Bukan tidak mungkin kenyataan hari ini di India bisa jadi kenyataan kita di kemudian hari. 

Selain soal kerentanan pada gangguan pasokan bahan baku gas alam, tidak dapat dipungkiri kerangka peraturan global juga menuntut produksi rendah karbon. Sebagai salah satu komoditas yang dikenakan tarif karbon oleh Uni Eropa melalui piranti regulasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), pupuk adalah komoditas yang mesti “dihijaukan” agar terhindar dari tarif tinggi. Eropa, dalam hal ini Belgia, masih jadi salah satu tujuan ekspor pupuk Indonesia. 

Satu jalan keluar dari ketergantungan pada impor gas alam dan pupuk adalah mengubah input bahan baku produksi pupuk dari gas alam ke elektrolisa air (H2O). Produk akhir yang dihasilkan dari perubahan input ini adalah produk organik green fertilizer (pupuk hijau) dan green ammonia (amonia hijau). 

Bonusnya, amonia hijau juga bisa digunakan sebagai bahan bakar transportasi, truk jarak jauh dan kapal kargo rendah emisi. Roadmap Dekarbonisasi PT Pupuk Indonesia 2025-2030 sebetulnya sudah memetakan jalan menuju produksi pupuk dan amonia ramah lingkungan. Kuncinya adalah adanya insentif dan political will.

Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, dekarbonisasi industri pupuk dapat menggapai Asta Cita ketahanan energi dan swasembada pangan dengan dukungan energi baru terbarukan, sembari menjaga asa menembus pasar premium seperti Uni Eropa.