Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, pada Senin (27/4/2026). Hal ini untuk membahas perkembangan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus bergerak dan memberi tekanan pada rantai pasok energi dunia.
Sebagaimana diketahui, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Amerika Serikat & Israel sudah memasuki waktu dua bulan, pasca serangan awal di tanggal 28 Februari 2026.
Bahlil menyampaikan beberapa kondisi strategis energi nasional mencakup ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), stok minyak mentah (crude), hingga langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
Ia menegaskan bahwa kondisi pasokan energi nasional tetap terjaga dengan kualitas BBM nasional, baik solar maupun bensin, berada di atas standar minimum nasional.
"Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin. Dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, hampir dua bulan ketika kejadian, geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita masih stabil," ujar Bahlil, dikutip Selasa (28/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga memastikan stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang (refinery) nasional tetap aman dan berada di atas batas minimum nasional, sehingga kondisi pasokan energi nasional secara keseluruhan relatif tidak mengalami kendala.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melaporkan upaya untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG). Saat ini konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sekitar 7 juta ton masih harus dipenuhi melalui impor.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah terus mengkaji sejumlah alternatif substitusi, di antaranya melalui pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah serta pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG). Menurut Bahlil, CNG menjadi salah satu opsi strategis karena memanfaatkan gas C1 dan C2 yang produksinya cukup besar di dalam negeri, sehingga dapat memperkuat pemanfaatan gas domestik sekaligus menekan ketergantungan impor LPG.
Pemanfaatannya juga dinilai lebih efisien karena dapat digunakan untuk hotel, restoran, hingga SPBG yang sebagian telah berjalan saat ini. "Sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ungkapnya.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi potensi krisis energi global, mulai dari optimalisasi lifting migas, penguatan program biodiesel B50 untuk menekan impor solar, hingga pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol melalui E20.
"Kita itu ada tiga hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi, seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E, untuk bensin. Etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi," tegas Bahlil.
Untuk mendukung implementasi B50, Kementerian ESDM saat ini terus melaksanakan uji jalan pada berbagai sektor pengguna. Hasil uji jalan pada sektor otomotif menunjukkan penggunaan B50 berada dalam kondisi aman, tanpa kendala signifikan, dengan performa mesin, filter bahan bakar, serta kualitas pelumas masih berada dalam batas standar yang direkomendasikan pabrikan.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar perluasan implementasi ke sektor perkeretaapian melalui uji jalan pada lokomotif sebagai bagian dari kesiapan mandatori B50 secara nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi impor solar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi domestik yang lebih optimal.
"Melalui kombinasi pengamanan pasokan energi jangka pendek dan percepatan diversifikasi energi domestik, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global,"
(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google
