REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mantan direktur utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto, mengisyaratkan bahwa kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada Sritex yang akhirnya menjeratnya bersifat politis. Hal itu karena Sritex, pasca-pailit, tak mampu memenuhi permintaan jaminan aset atau deposito sebesar Rp600 miliar kepada pemerintah untuk menjalankan lagi aktivitas bisnis di bawah skema kerja sama operasional atau KSO.
Kurniawan mengatakan, dia sangat terpukul ketika Sritex dinyatakan insolven (pailit) oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang pada 28 Februari 2025. Pascaputusan tersebut, Kurniawan kembali ke Sukoharjo dan mengumpulkan seluruh pekerja Sritex untuk menyampaikan salam perpisahan.
"Satu jam setelah perpisahan tersebut, pada pukul 18:00 WIB, saya menerima telepon dari salah satu petinggi di kabinet pemerintahan waktu itu dan diminta menghadap beliau. Keesokan harinya pukul 09:00 WIB di kantor beliau, dengan membawa skema bagaimana pemerintah bisa membantu mengoperasionalkan kembali Sritex demi semua karyawan imbas PHK," kata Kurniawan saat membacakan pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/4/2026).
Menurut Kurniawan, saat itu dia langsung menggelar pertemuan dengan sejumlah staf guna membahas dan menyusun skema terbaik untuk menjalankan kembali Sritex. Kurniawan mengeklaim, saat itu fokusnya adalah bagaimana agar ribuan pekerja Sritex terdampak PHK dapat bekerja kembali.
"Hasil pertemuan kami dengan petinggi dari kabinet pemerintah saat itu sangat jelas, bahwa pemerintah hadir dan ingin mempekerjakan kembali semua karyawan yang ter-PHK. Tim kerja berupaya untuk menyewa aset Sritex dari tim kurator dan juga menyiapkan permodalan," ucap Kurniawan.
"Kami diberikan mandat untuk menjalankan operasional keseluruhan dengan skema kerja sama operasional atau KSO," tambahnya.
