Bisnis.com, SURABAYA — Gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon kembali menjadi sorotan.
Ahli hukum tata negara Mahfud MD mendesak pemerintah pusat mengambil sikap tegas untuk memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit Indonesia yang bertugas di wilayah konflik.
Sorotan tersebut mengemuka setelah anggota TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia, meninggal dunia pada usia 31 tahun.
Ia mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka akibat terkena peluru artileri yang ditembakkan oleh tank pasukan pertahanan Israel di Lebanon selatan.
Mahfud menilai serangkaian insiden yang menimpa prajurit Indonesia dalam misi perdamaian perlu mendapat respons serius dari pemerintah. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada era Presiden Joko Widodo itu, negara memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan prajurit yang ditugaskan di luar negeri.
“Ya menurut saya pemerintah harus punya sikap yang tegas ya. Prajurit TNI ke sana adalah tugas negara. Oleh sebab itu, harus dijamin juga keselamatannya. Kalau tidak selamat, harus ada penjelasan mengapa itu terjadi,” ujar Mahfud di Surabaya, Senin (27/4/2026).
Baca Juga
- Duka di Garis Biru: Desakan Indonesia untuk Keadilan di Misi Perdamaian UNIFIL
- Seskab Teddy: Pemerintah Tak akan Tarik Pasukan TNI dari UNIFIL
Ia juga menyoroti kompleksitas situasi di lapangan, terutama terkait pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan pasukan perdamaian di wilayah konflik. Mahfud menilai kondisi semakin rumit karena terdapat pihak yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum internasional.
“Memang pasukan perdamaian itu di bawah PBB, tetapi ada pengaruh seperti Israel yang tidak tunduk pada aturan-aturan tersebut. Sehingga tidak ada jaminan yang jelas bahwa ini siapa yang menjamin keselamatan orang-orang ini. Meskipun kita tahu kalau pasukan perdamaian itu pasti PBB, tetapi kan ada pengaruh-pengaruh," ungkapnya.
Lebih jauh, Mahfud menilai pola serangan bersenjata di wilayah konflik kerap terjadi tanpa membedakan sasaran, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Kondisi tersebut, menurutnya, kini turut berdampak pada prajurit Indonesia yang menjalankan mandat perdamaian internasional.
"Seperti Israel misalnya, 'kan tidak tunduk kepada aturan-aturan PBB untuk menjaga pasukan perdamaian itu, menyelamatkan. Mereka tetap menyerang saja tanpa memilih-milih lokasi begitu. Tanpa memilah dulu. yang mana yang pasukan perdamaian, bahkan banyak juga sukarelawan-sukarelawan di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat juga dihantam habis. Nah, ini sekarang pindah ke tentara kita," jelasnya.
Atas situasi tersebut, Mahfud kembali menegaskan pentingnya sikap tegas pemerintah terkait keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon. Ia juga menekankan perlunya jaminan keselamatan maksimal bagi seluruh prajurit yang menjalankan tugas negara di wilayah konflik.
Mengenai usulan penarikan pasukan TNI yang bergabung dalam UNIFIL, Mahfud menegaskan dirinya menyerahkan segenap keputusan akhir kepada pemerintah dan TNI. Ia mengaku tidak mengetahui secara detail penerapan kebijakan tersebut.
Seperti diketahui, total sebanyak empat prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Mereka adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon, dan Praka Rico Pramudia.
