Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong akan mengunjungi China pada 28-30 April 2026 untuk mempertahankan momentum pertumbuhan relasi kedua negara dan pembicaraan isu di kawasan.
"Selama kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Penny Wong akan bersama-sama memimpin Dialog Luar Negeri dan Strategis kedelapan, keduanya juga akan berdiskusi secara mendalam tentang hubungan bilateral dan isu-isu internasional dan regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (27/4).
China dan Australia memulai hubungan diplomatik pada 1972 dan pada 2014, kedua negara sepakat untuk memulai tahapan "Kemitraan Strategis Komprehensif". Terakhir kali Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkunjung ke China pada Juli 2025.
"Melalui kunjungan ini, China berharap dapat lebih lanjut mewujudkan pemahaman bersama yang penting antar pemimpin kedua negara, meningkatkan saling kepercayaan politik dan memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan," tambah Lin Jian.
Ia juga menyebut China terus mendorong perkembangan hubungan Tiongkok-Australia yang stabil, baik, berkelanjutan serta memberikan lebih banyak manfaat bagi kedua bangsa.
Australia menganut kebijakan "Satu China" sehingga tidak mengakui Taiwan tapi Australia kerap mengangkat berbagai isu hak asasi manusia di China termasuk kebebasan berekspresi, beragama, perlakuan terhadap tahanan politik dan minoritas etnis (termasuk di Xinjiang dan Tibet) maupun aktivis hak-hak sipil.
Dalam hubungan ekonomi, China adalah mitra dagang dua arah terbesar Australia, yang menyumbang 24 persen dari perdagangan barang dan jasa pada 2024-2025 senilai total 309 miliar dolar AS. Ekspor barang dan jasa Australia ke China mencapai 189 miliar dolar AS pada 2024-2025 atau 29 persen dari ekspor barang dan jasa Australia.
China dan Australia juga sudah memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas China-Australia (ChaFTA) sejak 20 Desember 2015.
China juga menduduki investor asing kedelapan terbesar di Australia dengan nilai investasi asing 36 miliar dolar AS pada akhir 2024 dengan sasaran investasi sektor pertambangan, infrastruktur dan kesehatan. Sementara nilai investasi Australia di China adalah 2 miliar dolar AS pada akhir 2024.
Australia juga tetap menjadi salah satu tujuan populer bagi mahasiswa China yang ingin belajar di luar negeri. China terus menjadi sumber mahasiswa luar negeri terbesar bagi Australia.
Namun, Australia memiliki pakta keamanan trilateral bersama Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS sejak 15 September 2021.
Berdasarkan pakta tersebut, AS dan Inggris akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, selain mengerahkan militer barat di kawasan Pasifik.
Australia akan membeli tiga kapal selam kelas Virginia bekas dari AS mulai tahun 2032 dengan opsi untuk membeli dua lagi. Setelah itu, rencananya adalah merancang dan membangun model kapal selam bertenaga nuklir yang sepenuhnya baru untuk Angkatan Laut Inggris dan Australia. Kesepakatan itu sendiri disebut bernilai 239 miliar dolar AS.
Pemerintah sejak lama menentang AUKUS dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik.
"Selama kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Penny Wong akan bersama-sama memimpin Dialog Luar Negeri dan Strategis kedelapan, keduanya juga akan berdiskusi secara mendalam tentang hubungan bilateral dan isu-isu internasional dan regional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (27/4).
China dan Australia memulai hubungan diplomatik pada 1972 dan pada 2014, kedua negara sepakat untuk memulai tahapan "Kemitraan Strategis Komprehensif". Terakhir kali Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkunjung ke China pada Juli 2025.
"Melalui kunjungan ini, China berharap dapat lebih lanjut mewujudkan pemahaman bersama yang penting antar pemimpin kedua negara, meningkatkan saling kepercayaan politik dan memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan," tambah Lin Jian.
Ia juga menyebut China terus mendorong perkembangan hubungan Tiongkok-Australia yang stabil, baik, berkelanjutan serta memberikan lebih banyak manfaat bagi kedua bangsa.
Australia menganut kebijakan "Satu China" sehingga tidak mengakui Taiwan tapi Australia kerap mengangkat berbagai isu hak asasi manusia di China termasuk kebebasan berekspresi, beragama, perlakuan terhadap tahanan politik dan minoritas etnis (termasuk di Xinjiang dan Tibet) maupun aktivis hak-hak sipil.
Dalam hubungan ekonomi, China adalah mitra dagang dua arah terbesar Australia, yang menyumbang 24 persen dari perdagangan barang dan jasa pada 2024-2025 senilai total 309 miliar dolar AS. Ekspor barang dan jasa Australia ke China mencapai 189 miliar dolar AS pada 2024-2025 atau 29 persen dari ekspor barang dan jasa Australia.
China dan Australia juga sudah memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas China-Australia (ChaFTA) sejak 20 Desember 2015.
China juga menduduki investor asing kedelapan terbesar di Australia dengan nilai investasi asing 36 miliar dolar AS pada akhir 2024 dengan sasaran investasi sektor pertambangan, infrastruktur dan kesehatan. Sementara nilai investasi Australia di China adalah 2 miliar dolar AS pada akhir 2024.
Australia juga tetap menjadi salah satu tujuan populer bagi mahasiswa China yang ingin belajar di luar negeri. China terus menjadi sumber mahasiswa luar negeri terbesar bagi Australia.
Namun, Australia memiliki pakta keamanan trilateral bersama Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS sejak 15 September 2021.
Berdasarkan pakta tersebut, AS dan Inggris akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia, selain mengerahkan militer barat di kawasan Pasifik.
Australia akan membeli tiga kapal selam kelas Virginia bekas dari AS mulai tahun 2032 dengan opsi untuk membeli dua lagi. Setelah itu, rencananya adalah merancang dan membangun model kapal selam bertenaga nuklir yang sepenuhnya baru untuk Angkatan Laut Inggris dan Australia. Kesepakatan itu sendiri disebut bernilai 239 miliar dolar AS.
Pemerintah sejak lama menentang AUKUS dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik.
