jpnn.com, JAKARTA - Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan pemerintah pusat dan daerah akan memperketat regulasi serta pengawasan izin guna memastikan keamanan anak-anak di tempat penitipan.
Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak di daycare Yogyakarta menjadi momentum evaluasi nasional agar seluruh daycare dapat memenuhi standar layanan dan perlindungan anak.
BACA JUGA: Kasus Kekerasan di Daycare, Menteri PPPA Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Transparan
"Ke depan, pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat regulasi, perizinan, serta pengawasan, terhadap penyelenggaraan daycare agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Kami berharap Yogyakarta dapat menjadi titik awal evaluasi nasional untuk memastikan seluruh daycare di Indonesia memenuhi standar perlindungan anak secara optimal," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Kementerian PPPA mencatat sekitar 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin atau legalitas dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional.
BACA JUGA: Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta Sistematis
"Kualitas layanan masih menjadi tantangan besar. Sekitar 44 persen belum memiliki izin atau legalitas dan hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional," kata Arifah Fauzi.
Kemudian baru 12 persen daycare yang memiliki tanda daftar dan 13,3 persen berbadan hukum. Sementara dari sisi tata kelola, sekitar 20 persen daycare belum memiliki SOP, dan 66,7 persen SDM pengelola belum tersertifikasi.
BACA JUGA: 53 Anak di Daycare Little Aresha Jogja Mengalami Kekerasan Fisik dan Verbal
Menteri PPPA datang ke Yogyakarta pada Senin (27/4) untuk mengawal penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha di Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menemui para orang tua korban kekerasan.
"Saya datang ke Yogyakarta dengan satu tujuan, bagaimana kita bersama-sama melihat kasus yang terjadi di Yogyakarta, yang sedang menjadi perhatian publik. Kami memastikan seluruh proses berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban," ucap Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Sementara Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat tata kelola daycare melalui upaya edukasi, pengawasan, serta pembenahan regulasi sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Menteri PPPA dalam menangani kasus dugaan kekerasan terhadap anak.
"Kami mengikuti arahan Ibu Menteri untuk memperkuat koordinasi di daerah, baik dalam langkah-langkah yang bersifat darurat maupun upaya lanjutan yang perlu dipantau bersama. Arahan yang telah disampaikan akan segera kami jalankan, termasuk pelaksanaan regulasi yang ada," ucapnya.
Hasto Wardoyo memastikan tuntutan para orang tua korban menjadi perhatian serius, tidak hanya terkait pemulihan anak, tetapi juga pendampingan bagi orang tua, termasuk berbagai persoalan lain seperti pekerjaan dan kondisi sosial mereka.
Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha.
Dua dari 13 tersangka adalah DK (51) sebagai ketua yayasan dan AP (42) sebagai kepala sekolah. Sedangkan sebelas tersangka lainnya merupakan pengasuh daycare.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
