Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada Selasa (28/4/2026), sembari melanjutkan pendekatan wait and see di tengah upaya menilai dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.
Berdasarkan pernyataan resmi BOJ, dewan gubernur BOJ menyepakati dengan suara 6 banding 3 untuk mempertahankan target suku bunga acuan uncollateralized overnight call rate di kisaran 0,75%.
Mayoritas anggota dewan BOJ termasuk Gubernur Kazuo Ueda memilih mempertahankan kebijakan saat ini dengan tetap mendorong kondisi moneter akomodatif.
Namun, tiga anggota dewan menyuarakan kekhawatiran meningkatnya tekanan inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga yang lebih cepat.
Anggota dewan Junko Nakagawa menilai risiko terhadap inflasi cenderung meningkat, meskipun situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, masih belum jelas.
Sementara itu, Hajime Takata berpandangan bahwa target stabilitas harga pada dasarnya telah tercapai, dengan tekanan inflasi yang kini semakin dipengaruhi oleh efek lanjutan dari kenaikan harga global.
Baca Juga
- BI Tahan Suku Bunga 4,75%, Gaikindo Harap Pasar Otomotif Pulih
- Deretan Sektor Saham Potensial Cuan Usai Suku Bunga BI Ditahan
- Indonesia dan Jepang Perkuat Kerja Sama Mitigasi Bencana
Adapun Naoki Tamura menilai risiko inflasi sudah meningkat signifikan, sehingga suku bunga kebijakan seharusnya didekatkan ke level netral.
Ketiga anggota tersebut mengusulkan agar BOJ menaikkan target suku bunga menjadi sekitar 1,0%. Namun, usulan itu ditolak oleh mayoritas dewan.
Selain itu, BOJ juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang untuk tahun fiskal 2026 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Di sisi lain, bank sentral tersebut secara signifikan menaikkan outlook inflasi inti menjadi 2,8% dari 1,9%, dengan target inflasi utama tetap di level 2%.
BOJ memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang berpotensi melambat seiring kenaikan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi ini diperkirakan akan menekan laba korporasi dan pendapatan riil rumah tangga.
Melansir CNBC International, Kepala ekonom Jepang di Oxford Economics Shigeto Nagai mengatakan kepada dalam program “Access Middle East” bahwa Jepang berpotensi menghadapi situasi yang sangat ringan menyerupai stagflasi pada tahun ini.
Menurutnya, pendapatan riil disposabel telah berada di zona negatif “selama beberapa waktu,” dan ia memperkirakan ekonomi Jepang akan mengalami pertumbuhan stagnan dengan inflasi di atas 2%.
Sebelumnya, Jepang nyaris terhindar dari resesi teknis pada kuartal IV/2025, dengan pertumbuhan ekonomi yang direvisi sebesar 0,3% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ) dan 1,3% secara tahunan (year on year/YoY).
Tekanan inflasi juga kembali meningkat. Inflasi Jepang tercatat naik menjadi 1,8% pada Maret, pertama kali dalam lima bulan terakhir, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap harga energi akibat perang Iran. Pemerintah Jepang telah menghapus pajak bensin dan memberikan subsidi untuk meredam dampak lonjakan harga minyak.
Sementara itu, inflasi utama berada di level 1,5%, naik dari 1,3% pada Februari, namun masih berada di bawah target 2% bank sentral untuk bulan kedua berturut-turut.
Adapun inflasi inti yang mengecualikan harga pangan segar dan energi turun menjadi 2,4% dari 2,5% pada Februari, sekaligus menjadi level terendah sejak Oktober 2024.
”Kenaikan harga minyak mentah diperkirakan akan mendorong peningkatan harga, terutama pada energi dan barang, di tengah berlanjutnya penyesuaian harga jual oleh pelaku usaha untuk mengimbangi kenaikan upah,” ungkap BOJ.
Pada Maret 2024, BOJ mulai menaikkan suku bunga sekaligus mengakhiri kebijakan suku bunga negatif. Sejak saat itu, bank sentral secara bertahap memperketat kebijakan moneter.
Langkah terakhir dilakukan pada Desember 2025, ketika suku bunga acuan dinaikkan dari 0,5% menjadi 0,75%.
Seiring penahanan suku bunga, yen masih berada dalam tren pelemahan. Dalam sebulan terakhir, mata uang Jepang tersebut diperdagangkan di kisaran ¥159 per dolar AS.
Pelemahan lanjutan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap bank sentral untuk menaikkan suku bunga, terutama jika depresiasi nilai tukar mendorong kenaikan inflasi.
