Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik. Salah satunya perihal kesiapan ekosistem transit.
Peningkatan jumlah pengguna pada kuartal I/2026 di berbagai moda seperti KRL, MRT, LRT, hingga KA Bandara tercatat meningkat secara tahunan, sejalan dengan semakin baik integrasi di sejumlah simpul, khususnya di Jabodetabek.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal mengatakan, integrasi yang semakin baik membuat perpindahan moda menjadi lebih praktis.
“Ketika perjalanan menjadi lebih seamless, waktu tempuh lebih efisien, dan kepastian layanan meningkat, maka minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum semakin tumbuh,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).
Integrasi tersebut mencakup konektivitas fisik, sistem pembayaran, jaringan antarmoda, hingga informasi layanan yang mulai terhubung.
Pemerintah juga mendorong lima pilar integrasi, yakni kelembagaan, fisik, pembayaran, jaringan, dan informasi, yang sebagian telah berjalan di sejumlah kota.
Baca Juga
- Transportasi Umum Terintegrasi Masih Terbatas di Perkotaan
- Beban Transportasi Umum Terjangkau di Pundak Pemerintah Daerah
- Masalah Mendasar Transportasi, MTI: Integrasi Sistranas Jadi Kunci
Di Jakarta, integrasi mulai terlihat melalui skema tarif antarmoda yang memungkinkan masyarakat menggunakan MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta dengan tarif maksimal Rp10.000 dalam durasi 180 menit.
Selain itu, pengembangan layanan pengumpan seperti mikrotrans memperluas jangkauan ke kawasan permukiman sebagai penghubung first mile dan last mile.
Integrasi fisik juga diperkuat di sejumlah simpul. Misalnya, Stasiun Cawang Cikoko yang mengintegrasikan moda KRL, LRT Jabodebek, dan Transjakarta. Selain itu juga sudah ada beberapa halte Transjakarta yang terhubung dengan stasiun KRL.
“Integrasi fisik ini menjadi salah satu indikator keberhasilan integrasi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Bus Transjakarta
Upaya pemerintah untuk mendorong integrasi dan memudahkan mobilitas masyarakat tercermin saat periode lebaran.
Ditjen Intram menginisiasi reaktivasi layanan Transjakarta Rute 10C, khususnya pada masa Nataru dan Angkutan Lebaran, sebagai bagian dari upaya penyediaan sistem transportasi terintegrasi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Reaktivasi ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarmoda antara pelabuhan, terminal bus, dan stasiun kereta api di Kawasan Tanjung Priok guna mendukung kelancaran mobilitas penumpang.
Di luar Jakarta, pada libur Lebaran tahun 2026, layanan Bus Trans Banyumas juga diarahkan rutenya agar terintegrasi dengan Stasiun maupun Terminal di wilayah Purwokerto. Hal ini agar moda transportasi umum dapat saling terhubung dan memudahkan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data Renstra Ditjen Intram 2025-2029, Sektor Transportasi memiliki kontribusi pada Perekonomian yaitu sebesar 8,98%.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan sektor Transportasi & Pergudangan pada kuartal IV/2025 tumbuh paling tinggi di antara lapangan usaha lain, yakni mencapai 8,98% year on year (YoY).
Ke depan, Risal menuturkan bahwa pengembangan integrasi moda tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga akan diperluas ke kota-kota besar lainnya.
Dirinya terus mendorong penguatan simpul-simpul transportasi terpadu di wilayah seperti Surabaya, Medan, Makassar, dan kota strategis lainnya, dengan mengedepankan konektivitas antar moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian sesuai dengan potensi demand dan kondisi transportasi yang ada di Indonesia.
Hambatan TransitMeski menunjukkan progres, tantangan utama masih terletak pada pengalaman perpindahan antarmoda yang belum sepenuhnya efisien.
Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Gonggomtua Sitanggang menilai, integrasi transportasi publik harus mampu menghilangkan hambatan saat pengguna berpindah moda.
Untuk itu, diperlukan desain integrasi fisik yang memastikan kedekatan antar moda, koneksi langsung, infrastruktur aksesibilitas, serta sistem informasi yang jelas. Namun, dampak integrasi terhadap peningkatan minat masyarakat dinilai belum sepenuhnya terukur.
Studi ITDP pada 2023 menunjukkan bahwa 10% pengguna kendaraan pribadi enggan beralih ke transportasi publik karena harus melakukan transit.
Sebaliknya, sekitar 20% masyarakat berpotensi beralih jika integrasi mampu memangkas waktu tempuh perjalanan.
Survei yang sama juga mencatat sekitar 40% pengguna transportasi publik harus melakukan setidaknya satu kali transit, yang kerap menjadi beban tambahan akibat waktu tunggu dan jarak perpindahan yang tidak efisien.
“Jika integrasi transportasi publik yang dilakukan mampu memperpendek durasi tempuh mereka, maka 20% masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik,” ujar Gonggomtua kepada Bisnis.
Angkot jangklingo
Efisiensi Ekonomi dan LogistikEkonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan utama konektivitas berkaitan langsung dengan efisiensi ekonomi.
Dia menyoroti tingginya biaya logistik yang masih menjadi beban struktural perekonomian. Biaya tersebut membuat harga barang lebih mahal dan menekan daya saing industri nasional.
“Selama transportasi antarmoda tidak terhubung dengan baik, biaya ini akan terus ada,” katanya.
Menurutnya, integrasi transportasi dapat menurunkan biaya distribusi dan membuat aktivitas ekonomi lebih terkonsentrasi dan efisien. Namun, manfaat tersebut hanya akan optimal jika wilayah pinggiran benar-benar terhubung dengan pusat ekonomi.
“Kalau tidak, yang terjadi justru ketimpangan makin lebar,” ujarnya.
Dia mencontohkan distribusi barang di pelabuhan yang masih bergantung pada angkutan truk tanpa dukungan moda lain, sehingga memicu kemacetan dan biaya tinggi.
Di sisi lain, investor juga mempertimbangkan efisiensi logistik secara menyeluruh, mulai dari pabrik hingga pelabuhan. Waktu tempuh yang tidak pasti meskipun jarak dekat tetap menjadi faktor penghambat investasi.
Dari sisi mobilitas penumpang, integrasi transportasi dinilai berpengaruh langsung terhadap produktivitas tenaga kerja.
“Waktu tempuh yang lebih cepat membuat orang bisa bekerja lintas kota dengan lebih fleksibel,” ujarnya.
Namun, dia menilai integrasi antarmoda di Indonesia masih belum merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa.
Padahal, kebutuhan konektivitas di luar Jawa dinilai lebih mendesak untuk membuka potensi ekonomi daerah dan menekan kesenjangan antarwilayah.
“Yang sering dilupakan, integrasi transportasi juga soal pemerataan. Kalau akses membaik, produsen di daerah bisa jual lebih luas dengan biaya lebih rendah,” ujarnya.
Penguatan integrasi, termasuk pada angkutan multimoda, dinilai dapat menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta mempercepat pergerakan barang dan penumpang.
