JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam, dan jajaran perangkat daerah lainnya.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan intervensi kunci bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
BACA JUGA:Arahan Prabowo, Kemensos Dorong Percepatan Perpustakaan Modern di Sekolah Rakyat
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah. Ini yang harus kita jemput,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus bertambah setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yakni memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan.
Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.
Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati dan wali kota aktif mendukung program ini, terutama dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah berkonsep boarding school tersebut.
BACA JUGA:Sinergi Kemensos dan PB Inkanas Perkuat Karakter Siswa Sekolah Rakyat
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah daerah menyampaikan progres dan komitmennya.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili Bupati Yulianto melaporkan proses penyediaan lahan yang hampir rampung dan ditargetkan segera masuk tahap pembangunan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Kepala Dinas Sosial Puspo Enggar Hastuti menyampaikan kesiapan lahan, meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain demi mendukung Sekolah Rakyat.
Dari wilayah timur Indonesia, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program.
- 1
- 2
- »
