Hasil riset para peneliti belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses membuat kebijakan pemerintah. Padahal, keputusan tepat membutuhkan riset berbasis bukti. Program kemitraan pengetahuan Indonesia-Australia diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dalam prpses membuat kebijakan.
Hal ini mengemuka dalam acara Knowledge and Innovation Exchange bertema “Innovation for Inclusive Climate Resilience and Economic Growth” di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini merupakan rangkaian program kemitraan riset Indonesia-Australia atau KONEKSI.
Program kolaborasi riset Pemerintah Australia dengan Indonesia ini berada di bawah Australian Embassy (DFAT), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, salah satu kelemahan pengembangan riset di banyak negara adalah menghubungkan dunia riset dengan dunia kebijakan. Tidak sedikit hasil penelitian bahkan hanya berakhir dalam publikasi ilmiah.
Padahal, katanya, kebijakan perencanaan pembangunan tidak boleh berdiri di ruang kosong, tetapi berpijak pada bukti penelitian dan sains. “Kita harus mengubah hasil penelitian dari sekadar publikasi menjadi keputusan, dari sekadar wacana menjadi program nyata,” ujarnya.
Menurut Febrian, paradigma terkait riset harus berubah dari penelitian untuk publikasi menjadi penelitian berdampak. Agar riset berdampak, dibutuhkan kebijakan berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai itu, terdapat tiga hal yang harus diperkuat.
Pertama, koneksi antara peneliti dan pembuat kebijakan perlu diperkuat agar tidak ada lagi kesenjangan atau jarak antara ilmu dan keputusan. Kedua, memperkuat mekanisme translasi, yakni menerjemahkan hasil riset menjadi kebijakan yang lebih operasional dan implementatif.
Ketiga, berbagai pihak perlu memastikan keberlanjutan kemitraan. Sebab, ekosistem pengetahuan tidak bisa dibangun hanya dalam jangka pendek, tetapi membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan komitmen jangka panjang. Hal ini coba dilakukan dalam program KONEKSI.
“Di tengah dunia yang semakin kompleks dan semakin tidak menentu, jawaban atas tantangan global tidak bisa lahir dari satu negara saja. Ia harus lahir dari kolaborasi, dari kepercayaan, dan dari kesediaan untuk belajar satu sama lain sebagai mitra yang sejajar,” ungkap Febrian.
Pihaknya pun mengapresiasi program KONEKSI yang telah melahirkan 38 riset di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Riset itu mengangkat berbagai isu yang relevan dengan warga. Salah satunya, riset tentang garam berkualitas, budidaya rumput laut, pengolahan air bersih, dan energi terbarukan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Riset ini merupakan kolaborasi Universitas Trunojoyo Madura, Kementerian Kelautan dan Perikanan, University of Newcastle, dan The Royal Melbourne Institute of Technology University. Penelitian ini membantu petani menghasilkan garam berkualitas, rumput laut, hingga mengolah air asin jadi tawar.
Ada juga riset tentang penanganan banjir rob di Jawa Tengah oleh Telkom University; University of Wollongong, Australia; serta instansi terkait. Penelitian ini melahirkan Tide-Eye, teknologi yang memanfaatkan akal imitasi (AI) dan internet of things untuk memantau ketinggian air laut di area terdampak rob.
Febrian pun mendorong agar berbagai riset itu tidak berhenti di meja dan laboratorium. “Tetapi, riset itu menjadi energi baru bagi pembangunan nasional, bagi ketahanan iklim, dan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, berbagai hasil riset itu akan dimanfaatkan tidak hanya dalam konteks pengaplikasian di lapangan. “Tetapi, juga masukan dalam proses perencanaan di Bappenas,” ucapnya.
Pihaknya akan menyesuaikan berbagai hasil riset itu dengan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Riset itu, lanjutnya, juga dapat diaplikasikan dalam perencanaan pembangunan di daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Direktur Jenderal Riset dan Pembangunan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan Adziman mengatakan, pemerintah terus mendorong hilirisasi riset, yakni transformasi hasil riset menjadi produk atau teknologi aplikatif. Salah satunya melalui kerja sama dengan industri.
Caranya, antara lain, kampus mencoba menjawab kebutuhan industri dengan mengirimkan proposal penelitian. Pemerintah kemudian akan mendanai riset itu. Program lainnya adalah mempertemukan pihak industri dengan perguruan tinggi, termasuk pemanfaatan teknologi dari kampus.
Selama 2022-2025, menurut Fauzan, Kemendiktisaintek telah mendanai 3.653 kolaborasi yang melibatkan 2.734 mitra dengan investasi pendanaan Rp 3 triliun. “Untuk kerja sama ini, dana dari industri sebesar 53 persen dan dana pemerintah 47 persen. Industri nanti akan melihat keberlanjutan dari kerja sama ini,” ujarnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan platform untuk menampung rencana riset para peneliti. Hingga akhir tahun lalu, terdapat 120.000 proposal riset yang diajukan. Angka ini melonjak sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. “(Namun), kami bisa mendanai sekitar 20.000 riset,” ungkapnya.
Di tengah tingginya pengajuan proposal riset dari para peneliti, Kemendiktisaintek juga melakukan survei terhadap masyarakat terkait pengetahuan tentang riset. Hasilnya, 50 persen masyarakat memahami kata riset. Pengetahuan itu paling banyak berasal dari media sosial. Adapun isu riset yang diharapkan terkait dengan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath mengatakan, kemitraan riset lintas negara ini merupakan salah satu komitmen pemerintah Australia untuk mendukung pendidikan di Tanah Air. Setidaknya terdapat 8.500 publikasi bersama antara peneliti Indonesia dan Australia.
Setiap tahun, lebih dari 20.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia turut menempuh pendidikan di Australia. Program Australia Awards pun telah mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia selama puluhan tahun. Begitu pula dengan kehadiran tiga kampus cabang universitas Australia di Indonesia.
Hubungan yang erat ini sudah terbangun sejak lama dengan rasa saling percaya, kepentingan bersama, dan komitmen untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, makmur, dan tangguh. Pendidikan dan riset merupakan salah satu pilar utamanya
Sebaliknya, lebih dari 3.500 mahasiswa Australia telah belajar dan magang di Indonesia. “Hubungan yang erat ini sudah terbangun sejak lama dengan rasa saling percaya, kepentingan bersama, dan komitmen untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, makmur, dan tangguh. Pendidikan dan riset merupakan salah satu pilar utamanya,” ujarnya.
Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mendukung kemitraan riset dua negara ini. “Tentu saja kami ingin melanjutkan program KONEKSI ini. Kami juga ingin menerjemahkan tujuan penelitian para peneliti menjadi aksi nyata, inovatif, dan memenuhi kebutuhan industri serta masyarakat,” ungkap Gita.
Alin Halimatussadiah, salah satu peneliti dalam program KONEKSI, mengatakan, agar hasil riset dapat menjadi pijakan kebijakan, rumusan masalah dalam riset harus sesuai dengan perencanaan awal kebijakan. Itu sebabnya, peneliti membutuhkan jembatan agar dapat berdiskusi dengan pembuat kebijakan.
Peneliti juga perlu menerjemahkan hasil risetnya ke dalam bahasa yang lebih operasional. “Tidak kalah penting adalah trust (kepercayaan). Kami, para peneliti, juga ingin menghasilkan solusi. Untuk itu, kami harus tahu problem di pemangku kebijakan dan akar rumput. Salah satu wujud kepercayaan adalah berbagi data,” ujarnya.
Berbagai pihak perlu berkolaborasi untuk membuat hasil penelitian tidak berakhir di meja atau laboratorium saja, tetapi menjadi pijakan kebijakan. Ingat, kebijakan yang tepat mensyaratkan bukti saintifik, termasuk data, yang tepat.
