JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengungkap masih adanya sejumlah pengelolaan parkir di Ibu Kota yang mengalami kerugian akibat tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyebut salah satu contoh terjadi pada pengelolaan parkir di hotel kawasan Cikini yang mencatat defisit hingga Rp 155 juta per tahun.
“Bisa kita lihat di sini, Novotel mendapatkan Rp 408 juta per tahun, kemudian biayanya Rp 563 juta per tahun, dan artinya ini rugi Rp 155 juta per tahun untuk hotel Novotel,” ujar Jupiter dalam rapat Pansus Tata Kelola Perparkiran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Baca juga: Parkir Taman Bendera Pusaka Jaksel Dipindah Usai Diprotes Warga, Ini Lokasinya
Ia menjelaskan, tingginya biaya operasional tersebut salah satunya disebabkan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar.
Dari total biaya Rp 563 juta per tahun, sekitar Rp 47 juta per bulan dialokasikan untuk petugas parkir.
Menurut Jupiter, kondisi ini perlu dievaluasi karena dinilai tidak efisien, terlebih jumlah akses keluar-masuk kendaraan di lokasi tersebut terbatas.
Baca juga: Ujian Serius Menata Wajah Jakarta, dari Parkir Liar hingga Tata Kelola
“Dengan dua gate, apakah wajar biaya operasionalnya sebesar itu? Ini harus dijelaskan,” kata dia.
Selain itu, Pansus juga menemukan kerugian pada titik lain, termasuk pengelolaan parkir di Hotel Mercure yang tercatat merugi sekitar Rp 70 juta per tahun dengan biaya operasional mencapai Rp 299 juta.
Menanggapi temuan tersebut, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bernard Yohanes, menjelaskan bahwa tingginya biaya dipengaruhi sistem operasional yang masih berbasis tenaga kerja (padat karya) serta layanan parkir yang beroperasi 24 jam.
Selain itu, keterbatasan lahan membuat petugas harus ditempatkan di beberapa titik untuk mengatur kendaraan, sehingga menambah beban biaya operasional.
“Jadi di Novotel itu kami, hotel itu kan 24 jam ya Pak ya, jadi kita masih labor intensif, kita ada beberapa seat juga yang bekerja di situ, sehingga overhead-nya ini cukup tinggi Pak Ketua,” kata Bernard.
Baca juga: Parkir Liar Meluas ke Permukiman, Kantong Parkir Baru Disiapkan di Taman Bendera Pusaka
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti belum optimalnya digitalisasi sistem parkir di Jakarta.
Meski sebagian lokasi sudah menggunakan pembayaran nontunai, integrasi data antar lokasi disebut masih belum berjalan maksimal.
Rekapitulasi pendapatan parkir pun masih dilakukan secara manual di masing-masing lokasi sebelum dikompilasi setiap bulan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan hingga risiko kebocoran pendapatan.
