Pemerintah masih menggodok skema subsidi kendaraan listrik, termasuk besaran insentif untuk motor listrik yang disebut-sebut berada di kisaran Rp 5 juta per unit. Hingga kini, kebijakan tersebut belum diputuskan karena masih dibahas lintas kementerian.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, angka subsidi belum diumumkan secara resmi. Pembahasan masih berlangsung di level teknis, mencakup metode, mekanisme, hingga proses bisnis penyaluran insentif.
“Saya kira, masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis, antara kedua kementerian (Kementerian Keuangan dan Kemenperin),” kata Agus kepada wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (28/7).
Ia menambahkan, kepastian besaran subsidi akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terkait angka Rp 5 juta yang beredar, Agus meminta publik menunggu aturan resmi tersebut, meski ia menilai nominal itu cukup ideal untuk mendorong pasar kendaraan listrik.
“Kalau angka Rp 5 juta subsidi, masih harus kita tunggu PMK-nya. Karena sekali lagi, memang masih dibahas antara tim teknis seperti apa,” jelas Agus.
Menurut Agus, pemberian subsidi menjadi sinyal kuat pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini dinilai krusial di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz yang berpengaruh pada pasokan energi.
Selain itu, besaran subsidi juga akan menentukan jumlah unit motor listrik yang bisa didukung, tergantung pada alokasi anggaran yang disiapkan Kementerian Keuangan.
Tak hanya motor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan insentif untuk seluruh jenis kendaraan berbasis listrik. Agus menyebut, arah kebijakan ke depan akan semakin fokus pada penguatan ketahanan energi, selain tetap memperhatikan aspek pengurangan emisi.
“Semua harus, semua nanti akan berbasis electric vehicle. Karena sekali lagi dulu waktu kita desain program EV itu kan masih kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Itu juga penting. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan Hormuz sehingga itu juga harus dikaitkan dan mungkin lebih penting terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan energi itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM,” jelasnya.
