Pemerintah segera menyiapkan agenda evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan transportasi massal di Indonesia.
IDXChannel – Pemerintah segera menyiapkan agenda evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan transportasi massal di Indonesia. Ini dilakukan imbas terjadinya kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh (KAJJ) di Stasiun Bekasi Timur
Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan, pembenahan aspek keselamatan perkeretaapian telah menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini.
Dony menjelaskan program penguatan prasarana, termasuk perbaikan ribuan lintasan, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.
“Pertama-tama kami turut berduka cita dan prihatin atas kecelakaan yang terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja tahun ini, sebagaimana arahan Prabowo Subianto, di mana sekitar 1.800 lintasan kereta wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan pintu pengaman,” ujar Dony ke awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Evaluasi sistem keamanan ini tidak hanya menyasar aspek teknis di lapangan, tetapi juga merambah ke sisi manajemen operasional. Dony memastikan pihak BUMN akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal pendanaan, di mana penguatan prasarana didukung oleh Kementerian Perhubungan dan internal BUMN.
“Dengan kejadian ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan transportasi massal. Presiden juga telah menyampaikan akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat sistem keselamatan,” kata Dony.
Terkait penyebab pasti kecelakaan, pemerintah tetap menunggu hasil kerja dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kami akan menunggu hasil investigasi KNKT, yang nantinya menjadi dasar evaluasi manajemen, termasuk melihat penyebab dan dampak dari kejadian tersebut,” ujar dia.
Senada dengan BP BUMN, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembenahan strategis pada titik-titik rawan, khususnya perlintasan sebidang.
AHY mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka guna merumuskan langkah pencegahan yang efektif. Selain penempatan petugas penjaga, pemerintah mulai mengkaji pembangunan infrastruktur permanen seperti flyover di lokasi yang padat lalu lintas.
“Kami mendorong (KNKT) agar proses investigasi dilakukan secara transparan, sehingga dapat diketahui secara jelas penyebab insiden serta langkah pencegahan ke depan,” kata AHY.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat segera mengembalikan kepercayaan publik terhadap keamanan transportasi massal sekaligus mewujudkan target nol kecelakaan (zero accident) dalam sistem perkeretaapian nasional.
(Dhera Arizona)
